Komisi III DPR RI memastikan implementasi KUHP dan KUHAP di Jawa Barat berjalan optimal. Koordinasi antar penegak hukum dinilai baik tanpa hambatan berarti.

Komisi III DPR RI memantau kesiapan implementasi KUHAP baru sesuai UU Nomor 20 Tahun 2025 saat kunjungan kerja reses ke Kalimantan Selatan, memastikan transisi berjalan tertib tanpa ketidakpastian hukum.

“Kita harus realistis. Selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, pemerintah perlu membuka ruang investasi dan, bila diperlukan, melakukan impor dengan tetap memperhatikan kepentingan peternak lokal,” jelasnya.

“Bahwa tugas utamanya melindungi, melestarikan, menjaga, itu tetap harus dilaksanakan. Tinggal kemudian, tahapan berikutnya adalah kita menuntut inovasi dari terjaganya hutan itu bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat,” tegas Alex Indra Lukman.

“Bahwa tugas utamanya melindungi, melestarikan, menjaga, itu tetap harus dilaksanakan. Tinggal kemudian, tahapan berikutnya adalah kita menuntut inovasi dari terjaganya hutan itu bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat,” tegas Alex Indra Lukman.

“Penguatan ini di antaranya melalui pengembangan organisasi dan personel, serta modernisasi dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna mengoptimalkan peran Puspenerbad dalam mendukung operasi TNI,” ujar Sukamta.

“Setelah kami mendengar langsung penjelasan dari seluruh pihak terkait, kami menilai penanganan perkara ini telah selesai dan berjalan sesuai mekanisme hukum. Kami menghargai dan mengapresiasi kinerja Polda Jambi dan Kejati Jambi,” ujar Hinca.