Keadilan abad ke-21 harus humanis dan adaptif. Dalam WCPP 2026 di Bali, Indonesia menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku.

“Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional mutlak diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Andry.

“Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang ikut memastikan jalannya pembangunan nasional tetap berada dalam koridor hukum yang benar,” ujar Menteri Rini.

Sejumlah pasal krusial seperti penodaan agama, perzinahan dan kohabitasi, serta penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara diatur dengan pembatasan pelapor yang jelas, sekaligus tetap menjamin kebebasan berpendapat.

“Ini adalah tonggak sejarah besar. Indonesia akhirnya memiliki hukum pidana dan hukum acara pidana yang lahir dari rahim bangsa sendiri, disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Yusril dalam keterangannya.