Jakarta, http://Eksisjambi.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk segera mengaktivasi akun Coretax Administration System (CTAS). Aktivasi ini di perlukan guna mengakses layanan perpajakan digital terpadu yang mulai di berlakukan secara nasional pada 1 Januari 2025.
Coretax akan menjadi satu-satunya portal utama layanan administrasi perpajakan, menggantikan sistem sebelumnya seperti DJP Online. Melalui Coretax, seluruh layanan perpajakan terintegrasi dalam satu platform, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
Pemerintah secara khusus menetapkan beberapa kelompok yang di wajibkan melakukan aktivasi sebelum tenggat waktu tertentu, berdasarkan informasi yang berlaku hingga 24 Desember 2025.
Salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri. Kelompok ini di imbau segera mengaktifkan akun Coretax paling lambat 31 Desember 2025, sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2025.
Sementara itu, seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dan memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 dan seterusnya, wajib menggunakan sistem Coretax. Artinya, pelaporan dan administrasi perpajakan tidak lagi dapat di lakukan melalui sistem lama.
DJP menegaskan bahwa meskipun tidak semua masyarakat di wajibkan melakukan aktivasi Coretax, kewajiban tersebut berlaku bagi mereka yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki hak serta kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak secara daring.
Untuk memudahkan wajib pajak, aktivasi akun Coretax dapat di lakukan secara mandiri melalui laman resmi coretaxdjp.pajak.go.id. Bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis atau kesulitan dalam proses aktivasi, DJP juga menyediakan layanan pendampingan langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Dengan penerapan Coretax, pemerintah berharap sistem administrasi perpajakan nasional menjadi lebih efisien, transparan, dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital. (*)
