TPP ASN Pemerintah Provinsi Jambi periode Januari–Maret 2026 belum cair akibat kendala administratif di pusat. Pemprov memastikan anggaran tersedia dan pencairan menunggu persetujuan resmi.

Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti ketimpangan beban pajak ASN yang dinilai lebih tinggi dibanding pegawai Kemenkeu. Evaluasi sistem perpajakan dinilai mendesak.

“Yang jelas awal-awal puasa (THR) sudah kita salurkan,” ujar Purbaya kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Pemerintah secara khusus menetapkan beberapa kelompok yang diwajibkan melakukan aktivasi sebelum tenggat waktu tertentu, berdasarkan informasi yang berlaku hingga 24 Desember 2025.

“Saya heran, kenapa uang pemerintah bisa sebanyak itu disimpan dalam deposito Ini bukan jumlah kecil. Saya curiga ada permainan bunga,” ujar Purbaya.

 “Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, maka dana ini bisa digunakan untuk membangun ratusan kampung nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ujar Presiden Prabowo.

“Itu kan taruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan? Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain. Tapi setahu saya si biasanya kan bank ngasih kode yang jelas, kalau uang pemerintah kan uang pemerintah kan. Saya akan periksa nanti,” ujar Purbaya di Hotel JS Luwansa, Jakarta,

“Kebijakan efisiensi dan pemangkasan alokasi TKD pemerintah dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Para Gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu kinerja mereka,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (11/10).

PMK 68 2024, KPBU Jambi, jalan khusus batubara, investasi infrastruktur Jambi, proyek strategis nasional, batubara Jambi, Yulfi Alfikri Noer, pembangunan Jambi, regulasi investasi, dukungan fiskal

“Permintaan pembiayaan dari sektor UMKM sangat tinggi. Penyaluran kredit terus meningkat, baik melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Permintaan kredit mencapai Rp1,2 hingga Rp1,5 triliun per hari,” ujar Hery di Jakarta, Kamis (10/10).