MenPAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan RPP Manajemen ASN 2026 mengatur penghargaan bagi pensiunan ASN, termasuk PPPK, yang masih menunggu persetujuan Presiden.

DPR RI memperkuat sinergi dengan BI, Kemenkeu, DEN, dan Kementerian ESDM untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu hasilnya, harga gas industri turun menjadi USD 13 per MMBTU demi melindungi lapangan kerja.

KPK mendalami dugaan aliran dana Rp30 miliar kepada pegawai Bea Cukai dalam kasus suap impor barang. Fakta tersebut terungkap dalam persidangan terdakwa John Field.

Komisi II DPR RI mendukung perpanjangan masa transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD dan menegaskan PPPK tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah.

APBN 2026 tetap menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Bea Cukai turut memperkuat pengawasan rokok ilegal dan narkotika demi melindungi masyarakat.

Wamenkeu Juda Agung menanggapi isu kesehatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Konferensi APBN KiTa dipastikan tetap digelar 6 Mei 2026.

TPP ASN Pemerintah Provinsi Jambi periode Januari–Maret 2026 belum cair akibat kendala administratif di pusat. Pemprov memastikan anggaran tersedia dan pencairan menunggu persetujuan resmi.

Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti ketimpangan beban pajak ASN yang dinilai lebih tinggi dibanding pegawai Kemenkeu. Evaluasi sistem perpajakan dinilai mendesak.

“Yang jelas awal-awal puasa (THR) sudah kita salurkan,” ujar Purbaya kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Pemerintah secara khusus menetapkan beberapa kelompok yang diwajibkan melakukan aktivasi sebelum tenggat waktu tertentu, berdasarkan informasi yang berlaku hingga 24 Desember 2025.

“Saya heran, kenapa uang pemerintah bisa sebanyak itu disimpan dalam deposito Ini bukan jumlah kecil. Saya curiga ada permainan bunga,” ujar Purbaya.

 “Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, maka dana ini bisa digunakan untuk membangun ratusan kampung nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ujar Presiden Prabowo.

“Itu kan taruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan? Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain. Tapi setahu saya si biasanya kan bank ngasih kode yang jelas, kalau uang pemerintah kan uang pemerintah kan. Saya akan periksa nanti,” ujar Purbaya di Hotel JS Luwansa, Jakarta,

“Kebijakan efisiensi dan pemangkasan alokasi TKD pemerintah dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Para Gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu kinerja mereka,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (11/10).

PMK 68 2024, KPBU Jambi, jalan khusus batubara, investasi infrastruktur Jambi, proyek strategis nasional, batubara Jambi, Yulfi Alfikri Noer, pembangunan Jambi, regulasi investasi, dukungan fiskal