Pemerintah resmi melunasi utang obligasi BLBI sebesar Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia. Menkeu Suahasil Nazara menegaskan hak negara menagih obligor BLBI tetap berlaku.

Pemerintah menyiapkan kebijakan mulai Januari 2027 seluruh PPPK paruh waktu di daerah dialihkan menjadi PPPK penuh waktu dengan anggaran sekitar Rp31,1 triliun.

Suahasil Nazara resmi menerima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa dalam serah terima jabatan di Kementerian Keuangan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Ia menegaskan akan melanjutkan kebijakan APBN sehat dan menjadikan pemberantasan rokok ilegal sebagai prioritas Kementerian Keuangan.

MenPAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan RPP Manajemen ASN 2026 mengatur penghargaan bagi pensiunan ASN, termasuk PPPK, yang masih menunggu persetujuan Presiden.

DPR RI memperkuat sinergi dengan BI, Kemenkeu, DEN, dan Kementerian ESDM untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu hasilnya, harga gas industri turun menjadi USD 13 per MMBTU demi melindungi lapangan kerja.

KPK mendalami dugaan aliran dana Rp30 miliar kepada pegawai Bea Cukai dalam kasus suap impor barang. Fakta tersebut terungkap dalam persidangan terdakwa John Field.

Komisi II DPR RI mendukung perpanjangan masa transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD dan menegaskan PPPK tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah.

APBN 2026 tetap menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Bea Cukai turut memperkuat pengawasan rokok ilegal dan narkotika demi melindungi masyarakat.

Wamenkeu Juda Agung menanggapi isu kesehatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Konferensi APBN KiTa dipastikan tetap digelar 6 Mei 2026.

TPP ASN Pemerintah Provinsi Jambi periode Januari–Maret 2026 belum cair akibat kendala administratif di pusat. Pemprov memastikan anggaran tersedia dan pencairan menunggu persetujuan resmi.

Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti ketimpangan beban pajak ASN yang dinilai lebih tinggi dibanding pegawai Kemenkeu. Evaluasi sistem perpajakan dinilai mendesak.

“Yang jelas awal-awal puasa (THR) sudah kita salurkan,” ujar Purbaya kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Pemerintah secara khusus menetapkan beberapa kelompok yang diwajibkan melakukan aktivasi sebelum tenggat waktu tertentu, berdasarkan informasi yang berlaku hingga 24 Desember 2025.

“Saya heran, kenapa uang pemerintah bisa sebanyak itu disimpan dalam deposito Ini bukan jumlah kecil. Saya curiga ada permainan bunga,” ujar Purbaya.