Jakarta,http://Eksisjambi.com – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, hadir dan memberikan materi dalam kegiatan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang di selenggarakan pada Kamis, 5 Februari 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Rakerwas ini turut di hadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, serta jajaran pimpinan dan aparatur pengawasan internal di lingkungan KKP. Kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan internal guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam rangkaian acara tersebut, Jamintel Reda Manthovani bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Sesjamdatun) Ahelya Abustam, melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman. Kerja sama ini terkait Pengamanan Pembangunan Strategis serta Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Reda Manthovani dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional, khususnya melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis.
Direktorat tersebut bertugas melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pengamanan pembangunan tidak dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan program, melainkan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat antara Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi kunci dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
Lebih lanjut, Jamintel menekankan bahwa apabila ditemukan laporan dugaan penyimpangan yang bersifat administratif, maka penanganannya harus mengedepankan mekanisme administrasi melalui APIP. Langkah ini sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus ruang perbaikan bagi penyelenggara pemerintahan.
Melalui Rakerwas dan penandatanganan kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Kejaksaan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin kuat dalam mengawal pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar berjalan efektif, berintegritas, serta bebas dari praktik penyimpangan.**
