Sinergi eksekutif dan legislatif Tanjung Jabung Barat ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD keempat, bahas LKPJ 2025 dan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

Pemkab Kerinci dan Kejari Sungai Penuh menandatangani MoU dan PKS untuk memperkuat penegakan hukum, pendampingan kebijakan, serta penyelamatan aset daerah.

Menteri PANRB Rini Widyantini menerima audiensi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas penataan kelembagaan dan SDM berbasis konsep shared outcome dan integrasi SKP.

Analisis pengamat kebijakan publik Martayadi Tajuddin tentang dinamika pemberitaan dugaan korupsi DAK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta bagaimana framing media dapat membentuk persepsi publik terhadap kepemimpinan daerah.

Peningkatan nilai IPKD MCSP menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi tidak cukup dengan komitmen di atas kertas. Kami mendorong perbaikan sistem, pengawasan yang kuat, serta transparansi dalam setiap proses pemerintahan,” ujar Wali Kota Alfin .

Ia menegaskan bahwa pengamanan pembangunan tidak dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan program, melainkan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat antara Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi kunci dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

“Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi perjuangan bersama demi keadilan, martabat, dan masa depan ASN PPPK sebagai bagian tak terpisahkan dari aparatur negara,” tegas AMP dalam pernyataan resminya.

“Saya sangat berharap kepada seluruh peserta dan stakeholder untuk mencermati setiap makna dalam arah kebijakan ini. Terjemahkan ke dalam program kerja yang konkret agar mencapai hasil maksimal,” ujar Wabup A. Khafidh di hadapan peserta forum.

“Saya mengimbau kepada semua OPD, mari kita menyampaikan seluas-luasnya informasi kepada publik. Jangan takut untuk menyampaikan informasi, karena masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

“Jangan takut untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sampaikan saja seluas-luasnya informasi, karena masyarakat berhak tahu dan pemerintah berkewajiban memberikan,” ujar Al Haris.

 “Lebih jauh, korupsi di sektor ini bisa sangat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.