Jakarta,http://Eksisjambi.com – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-K/L) Tahun 2027.
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI guna memastikan setiap program yang disusun oleh mitra kerja pemerintah berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berbasis data, terukur, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor strategis yang menjadi ruang lingkup kerja komisi.
Komisi VIII juga mengingatkan agar penyusunan program dan alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan nilai manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Sejumlah sektor prioritas menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut, di antaranya bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, penanggulangan bencana, hingga penguatan sistem jaminan produk halal.
Menurut Komisi VIII DPR RI, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, kebijakan anggaran yang disusun harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui rapat kerja ini, DPR RI berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah dapat menghasilkan perencanaan program yang lebih terarah, akuntabel, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional pada tahun 2027.
Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyusunan anggaran agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab mitra kerjanya.**
