Home / Daerah / Hukum / Internasional / Nasional / News

Kamis, 19 November 2026 - 13:43 WIB

Sah! DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi 

Oplus_131072

Oplus_131072

JAKARTA, Eksisjambi.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Keputusan tersebut mengakhiri proses pembahasan yang berlangsung selama sekitar 18 tahun, menjadikan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai salah satu proses legislasi terpanjang dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga :  PT DI dan Thales Belgia Jajaki Kerja Sama Produksi 10.000 Roket Berteknologi Laser

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pembahasan RUU dilakukan secara mendalam melalui penelitian, penelaahan, evaluasi, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Menurutnya, seluruh proses tersebut dilakukan agar substansi undang-undang tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah berlaku.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengoptimalkan mekanisme pelacakan, penyitaan, hingga perampasan aset yang berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, implementasi UU Perampasan Aset juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya korupsi.

Baca Juga :  Penjadwalan Kegiatan DPRD Kota Sungai Penuh Masa Persidangan I Tahun 2023

Meski telah resmi disahkan, berbagai pihak menilai pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini tetap menjadi aspek yang sangat penting. Implementasi aturan tersebut perlu dijalankan secara efektif, transparan, akuntabel, serta tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara sesuai prinsip negara hukum.

Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat agenda reformasi hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)

Sumber: DPR RI.

Share :

Baca Juga

Jalan Ekonomi Rusak di gunung raya Kerinci

Daerah

Jalan Penghubung Selampaung – Pelayang Rusak Parah, Warga Minta Pemkab Kerinci Segera Bertindak

Advertorial

Wagub Sani : Penandatanganan Kerjasama Jadi Pedoman Pelaksanaan Pemilu di Provinsi Jambi
Magister Manajemen Bencana UI

Daerah

Program Magister Manajemen Bencana UI Buka Pendaftaran TA 2026/2027

Advertorial

Wagub Sani: Rakortek Dapat Percepat Terwujudnya Kota Layak Anak di Provinsi Jambi
Gibran Rakabuming Raka

Internasional

Wapres Gibran Dapat Dukungan Penuh Istana Sebagai Ketua BKP3
Wako Alfin Matangkan Koordinasi Bersama TNKS untuk Rencana Flyover Sungai Penuh–Tapan

Daerah

Wako Alfin Matangkan Koordinasi Bersama TNKS untuk Rencana Flyover Sungai Penuh – Tapan

Advertorial

Ketua DPRD Prov. Jambi Dorong Pemerintah Konsepkan Solusi Jangka Panjang
Kedatangan Raffi Ahmad ke rumah Dedi Mulyadi di Subang

Daerah

Raffi Ahmad Datangi Rumah Dedi Mulyadi Bahas Proyek Besar di Jawa Barat