JAKARTA, http://Eksisjambi.com – Aliansi Merah Putih (AMP), gabungan organisasi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) lintas profesi se-Indonesia, menggelar Konsolidasi Nasional yang berlangsung di Jakarta pada 31 Januari hingga 1 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat perjuangan kolektif ASN PPPK untuk memperoleh keadilan dan kepastian masa depan dalam tata kelola pemerintahan nasional.
Dalam forum nasional tersebut, AMP secara resmi menyampaikan Pernyataan Sikap Nasional bertajuk “Membangun Kepastian Masa Depan ASN PPPK Lintas Profesi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan”. Pernyataan ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh perwakilan ASN PPPK dari berbagai daerah dan latar belakang profesi di Indonesia.
AMP menegaskan bahwa ASN PPPK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum, kepastian karier, serta perlakuan yang adil dan manusiawi. Konsolidasi Nasional ini juga menjadi bentuk ikhtiar konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan negara sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh aparatur negara.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Merah Putih menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI, di antaranya:
- Alih status ASN PPPK menjadi PNS secara bertahap dan berkeadilan melalui revisi Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
- Kepastian jenjang karier, jabatan, pangkat, serta perjanjian kerja hingga masa pensiun bagi ASN PPPK tanpa diskriminasi.
- Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN yang secara tegas mengakomodasi hak-hak ASN PPPK setara dengan PNS.
- Pengalihan skema PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, dengan mengedepankan asas kemanusiaan dan keadilan sosial.
- Penegasan posisi ASN PPPK sebagai ujung tombak pelayanan publik nasional yang berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan.
AMP menilai, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan kebijakan yang berdampak pada ketidakpastian masa depan ASN PPPK. Oleh karena itu, perjuangan ini di nilai bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bagian dari perjuangan konstitusional untuk menjaga martabat dan profesionalitas aparatur negara.
Melalui Konsolidasi Nasional ini, AMP menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi ASN PPPK melalui jalur konstitusional, dialog kebijakan, serta advokasi kepada DPR RI dan kementerian/lembaga terkait hingga keadilan benar-benar terwujud.
“Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi perjuangan bersama demi keadilan, martabat, dan masa depan ASN PPPK sebagai bagian tak terpisahkan dari aparatur negara,” tegas sekretariat Nasional AMP dalam pernyataan resminya.
Konsolidasi Nasional ini juga menumbuhkan semangat baru perjuangan ASN PPPK di berbagai daerah, termasuk di wilayah West Borneo, sebagai simbol bangkitnya solidaritas dan persatuan dalam memperjuangkan hak yang adil dan berkeadilan.
Dengan semangat “Bersatu, Bergerak, Menang”, Aliansi Merah Putih optimistis bahwa aspirasi ASN PPPK akan mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan di tingkat nasional.**
