Pemerintah pusat membahas penataan status pegawai Satpol PP dan Damkar. PPPK paruh waktu berpeluang menjadi PPPK penuh waktu hingga diangkat sebagai PNS. Pemkot Batam masih menunggu aturan teknis.

Pemkot Sungai Penuh meminta seluruh OPD melakukan inventarisasi dan mengusulkan perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu yang berakhir mulai Oktober hingga Desember 2026.

Guru PPPK disebut berpeluang mengikuti seleksi CPNS mulai 2027. Simak tiga poin penting penjelasan Muhammad Qodari serta arah penataan status kepegawaian guru.

Pemkot Sungai Penuh mengimbau ASN, PPPK dan PPPK paruh waktu memperbarui aplikasi Siap Juara versi 2.0.3 dengan jadwal absensi terbaru

Pemerintah menyiapkan kebijakan mulai Januari 2027 seluruh PPPK paruh waktu di daerah dialihkan menjadi PPPK penuh waktu dengan anggaran sekitar Rp31,1 triliun.

Silatnas Aliansi Merah Putih PPPK lintas profesi yang dijadwalkan 7 September 2026 dibatalkan setelah kesepakatan dengan DPR RI terkait tuntutan ASN PPPK.

Pemerintah dan DPR RI menyepakati guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Guru PPPK penuh waktu juga berpeluang menjadi PNS.

BKPSDM Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi ke Kementerian PAN-RB untuk meminta kepastian terkait perpanjangan kontrak PPPK penuh waktu gelombang pertama yang berakhir pada 2027 serta nasib PPPK paruh waktu.

Aliansi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN menyampaikan enam tuntutan kepada Presiden, mulai dari percepatan pengangkatan R2-R3 hingga jaminan kesetaraan ASN.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Komisi II DPR RI mendukung perpanjangan masa transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD dan menegaskan PPPK tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Raker Komisi II DPR RI secara virtual untuk membahas PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, tenaga honorer, dan kebijakan belanja pegawai daerah.