Pemerintah dan DPR RI menyepakati guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Guru PPPK penuh waktu juga berpeluang menjadi PNS.

BKPSDM Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi ke Kementerian PAN-RB untuk meminta kepastian terkait perpanjangan kontrak PPPK penuh waktu gelombang pertama yang berakhir pada 2027 serta nasib PPPK paruh waktu.

Aliansi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN menyampaikan enam tuntutan kepada Presiden, mulai dari percepatan pengangkatan R2-R3 hingga jaminan kesetaraan ASN.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Komisi II DPR RI mendukung perpanjangan masa transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD dan menegaskan PPPK tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Raker Komisi II DPR RI secara virtual untuk membahas PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, tenaga honorer, dan kebijakan belanja pegawai daerah.

Aliansi Merah Putih menyampaikan empat tuntutan utama dalam pertemuan bersama DPR RI dan KemenPANRB, mulai dari penerbitan RPP UU ASN, peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, hingga usulan gaji ditanggung APBN.

Beredar informasi bahwa 3 Juni 2026 menjadi hari penentuan nasib PPPK Paruh Waktu di Indonesia. Simak fakta, klaim yang beredar, dan penjelasan lengkapnya.

Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

BKN menegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dialihkan menjadi tenaga non-ASN. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta pegawai tidak percaya isu viral.

PPPK Paruh Waktu berpeluang naik status menjadi penuh waktu. BKN RI menyebut syarat utama adalah kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran pemerintah

DPR RI mendorong penataan guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dan PPPK paruh waktu. Hetifah Sjaifudian menegaskan status guru harus diperjelas demi kesejahteraan dan pendidikan.