Silatnas Aliansi Merah Putih PPPK lintas profesi yang dijadwalkan 7 September 2026 dibatalkan setelah kesepakatan dengan DPR RI terkait tuntutan ASN PPPK.

“Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi perjuangan bersama demi keadilan, martabat, dan masa depan ASN PPPK sebagai bagian tak terpisahkan dari aparatur negara,” tegas AMP dalam pernyataan resminya.

Pertemuan antara Aliansi Merah Putih dan BAM DPR RI ini di harapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada PPPK. Para PPPK berharap pemerintah dan DPR dapat segera memberikan kepastian hukum, baik terkait status kepegawaian maupun pemenuhan hak-hak yang selama ini dinilai belum setara.

 “Kami sudah beraudiensi dengan pihak Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Alhamdulillah ada tanda positif,” ujar Fadlun

“PPPK sering dianggap sebagai ban serep PNS. Mereka bekerja dengan kontrak, dan sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak kompeten atau karena anggaran habis,” jelas Fadlun.