Pemerintah pusat membahas penataan status pegawai Satpol PP dan Damkar. PPPK paruh waktu berpeluang menjadi PPPK penuh waktu hingga diangkat sebagai PNS. Pemkot Batam masih menunggu aturan teknis.

Guru PPPK disebut berpeluang mengikuti seleksi CPNS mulai 2027. Simak tiga poin penting penjelasan Muhammad Qodari serta arah penataan status kepegawaian guru.

Pemerintah menyiapkan kebijakan mulai Januari 2027 seluruh PPPK paruh waktu di daerah dialihkan menjadi PPPK penuh waktu dengan anggaran sekitar Rp31,1 triliun.

Ketua SNWI Sumsel, Susi Maryani, mengusulkan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS dilakukan bertahap tanpa tes. Ia meminta pegawai berusia 35 tahun ke atas diprioritaskan berdasarkan masa kerja.

Pemerintah dan DPR RI menyepakati guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Guru PPPK penuh waktu juga berpeluang menjadi PNS.

BKPSDM Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi ke Kementerian PAN-RB untuk meminta kepastian terkait perpanjangan kontrak PPPK penuh waktu gelombang pertama yang berakhir pada 2027 serta nasib PPPK paruh waktu.

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Raker Komisi II DPR RI secara virtual untuk membahas PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, tenaga honorer, dan kebijakan belanja pegawai daerah.

Beredar informasi bahwa 3 Juni 2026 menjadi hari penentuan nasib PPPK Paruh Waktu di Indonesia. Simak fakta, klaim yang beredar, dan penjelasan lengkapnya.

Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

PPPK Paruh Waktu berpeluang naik status menjadi penuh waktu. BKN RI menyebut syarat utama adalah kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran pemerintah

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

“Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi perjuangan bersama demi keadilan, martabat, dan masa depan ASN PPPK sebagai bagian tak terpisahkan dari aparatur negara,” tegas AMP dalam pernyataan resminya.