Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Ia menegaskan akan melanjutkan kebijakan APBN sehat dan menjadikan pemberantasan rokok ilegal sebagai prioritas Kementerian Keuangan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digugat ke Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana menyebut program tersebut bermasalah secara konstitusional dan operasional serta meminta anggarannya dikeluarkan dari APBN.

APBN 2026 tetap menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Bea Cukai turut memperkuat pengawasan rokok ilegal dan narkotika demi melindungi masyarakat.

Polda Banten mengungkap enam kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi selama April 2026. Delapan tersangka diamankan polisi.

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum kapasitas 50 liter per detik di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh segera dimulai Mei 2026.

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar tidak naik hingga akhir 2026. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan kesiapan anggaran hadapi lonjakan harga minyak dunia.

Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan perumahan serta penataan pemukiman di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin,” ujar Bupati M. Syukur

Lokus kegiatannya tetap berada di desa. Jadi bukan mengurangi jatah desa, tetapi bagaimana anggaran yang ada bisa lebih tepat guna dan memberikan dampak nyata terhadap kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Melalui Paket Stimulus Ekonomi I-2026 ini, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menekan beban pengeluaran masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, serta memastikan mobilitas masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau.

Berdasarkan dokumen APBN 2026, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.149,47 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional, menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pertahanan dan keamanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Kebijakan efisiensi dan pemangkasan alokasi TKD pemerintah dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Para Gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu kinerja mereka,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (11/10).