Jakarta,http://Eksisjambi.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi melakukan audiensi dengan Rini Widyantini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Apkasi menyampaikan berbagai tantangan krusial dalam implementasi reformasi birokrasi, khususnya terkait beban fiskal daerah akibat penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten pada prinsipnya mendukung penuh agenda reformasi birokrasi nasional, termasuk kebijakan pengangkatan PPPK. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut di nilai memberikan tekanan besar terhadap kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, banyak pemerintah kabupaten saat ini menghadapi lonjakan belanja pegawai yang signifikan, sementara kebutuhan pembangunan daerah dan pelayanan publik tetap harus di penuhi secara optimal.
“Banyak daerah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat meningkatnya belanja pegawai, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal daerah semakin terbatas, terutama bagi kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah,” ujar Bursah.
Ia menambahkan, di perlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar keberlanjutan pembiayaan PPPK dapat terjamin tanpa membebani kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Selain persoalan fiskal, Apkasi juga menyoroti pentingnya fleksibilitas bagi kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Saat ini, proses administrasi kepegawaian seperti mutasi, rotasi, hingga pengisian jabatan strategis di nilai masih memerlukan waktu panjang sehingga memengaruhi kelincahan birokrasi daerah dalam merespons kebutuhan pelayanan masyarakat secara cepat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyambut positif berbagai masukan dari Apkasi. Ia menegaskan bahwa Kementerian PANRB berkomitmen mencari solusi yang seimbang dengan mempertimbangkan standar nasional serta kondisi objektif daerah.
“Kami memahami apa yang di rasakan oleh para bupati di lapangan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kapasitas kelembagaan dan fiskal daerah,” kata Rini.
Audiensi tersebut turut di hadiri sejumlah pengurus Apkasi lainnya, di antaranya Dadang Supriatna, Devi Suhartoni, dan Syaharuddin Alrif. Hadir pula Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Apkasi memperjuangkan kebijakan kepegawaian yang lebih adaptif dan berkeadilan bagi pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang di hadapi banyak kabupaten di Indonesia.**
