BKPSDM Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi ke Kementerian PAN-RB untuk meminta kepastian terkait perpanjangan kontrak PPPK penuh waktu gelombang pertama yang berakhir pada 2027 serta nasib PPPK paruh waktu.

Menjelang Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026, ribuan PPPK di seluruh Indonesia menaruh harapan besar pada kepastian status, perlindungan kerja, dan kebijakan yang berpihak pada masa depan aparatur.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah mengambil kebijakan fiskal untuk menyelamatkan APBD daerah. Rapat bersama Mendagri menyoroti keterlambatan gaji PPPK dan pengurangan TPP ASN

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menuai sorotan setelah mengkritik etos kerja sebagian ASN yang dinilai masih berada di zona nyaman. Pernyataan soal KPI birokrasi hingga polemik CPNS memicu perdebatan publik.

Pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan solusi terkait persoalan anggaran PPPK. Presiden akan mengumumkan kebijakan resmi untuk memberikan kepastian bagi PPPK di seluruh Indonesia.

MenPAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan RPP Manajemen ASN 2026 mengatur penghargaan bagi pensiunan ASN, termasuk PPPK, yang masih menunggu persetujuan Presiden.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Pemerintah melalui BKN bersama KPK, KemenPAN-RB, dan LAN meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh PNS dan PPPK untuk mendukung pengembangan karier serta memperkuat budaya antikorupsi.

BKN menargetkan 145 ribu ASN menguasai kecerdasan buatan (AI) melalui program pelatihan digital bersama Microsoft Indonesia dan Binar Academy guna mempercepat transformasi birokrasi digital

Wacana PPPK diangkat menjadi PNS tanpa tes kembali mencuat. DPR menilai pengabdian panjang dapat menjadi bentuk seleksi, namun usulan tersebut masih menuai pro dan kontra.

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Komisi II DPR RI mendukung perpanjangan masa transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD dan menegaskan PPPK tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Raker Komisi II DPR RI secara virtual untuk membahas PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, tenaga honorer, dan kebijakan belanja pegawai daerah.