Pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kepastian baru bagi PPPK. Kontrak kerja kini dapat diperpanjang hingga usia pensiun dengan syarat tertentu.

PPPK gugat UU ASN, gugatan PPPK ke MK, PPPK ASN kelas dua, UU ASN 2023, PPPK dan PNS, pensiun PPPK, Mahkamah Konstitusi, sistem merit ASN, hak PPPK, berita PPPK terbaru

BKN menegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dialihkan menjadi tenaga non-ASN. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta pegawai tidak percaya isu viral.

PPPK Paruh Waktu berpeluang naik status menjadi penuh waktu. BKN RI menyebut syarat utama adalah kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran pemerintah

Apkasi menyampaikan beban fiskal pengangkatan PPPK kepada Menteri PANRB Rini Widyantini dan mendorong solusi kebijakan yang berpihak pada kemampuan keuangan daerah.

Penyetaraan karier PPPK dan PNS menjadi langkah besar reformasi ASN. PPPK kini memiliki peluang jabatan, kesejahteraan, dan jenjang karier lebih terbuka.

DPR RI mendorong penataan guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dan PPPK paruh waktu. Hetifah Sjaifudian menegaskan status guru harus diperjelas demi kesejahteraan dan pendidikan.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Wacana penghapusan PPPK mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usulkan seluruh ASN jadi PNS demi sistem lebih adil dan terintegrasi.

Ratusan guru PPPK paruh waktu di Merangin demo tuntut gaji 5 bulan yang belum dibayar dan kejelasan status kepegawaian

Pemkot Sungai Penuh resmi menerapkan jam kerja baru ASN mulai Mei 2026. Aturan ini menekankan disiplin, efektivitas kerja, dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah mendorong penyetaraan karier PPPK dan PNS dalam satu sistem ASN. Kebijakan ini membuka peluang jabatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem merit.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Pemkab Pesisir Selatan jelaskan kebijakan merumahkan 359 nakes sebagai implementasi UU ASN, bukan keputusan sepihak daerah.

DPR RI menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada pemberhentian PPPK. Pemerintah daerah diminta mencari solusi tanpa mengorbankan tenaga kerja.