Pemerintah pusat membahas penataan status pegawai Satpol PP dan Damkar. PPPK paruh waktu berpeluang menjadi PPPK penuh waktu hingga diangkat sebagai PNS. Pemkot Batam masih menunggu aturan teknis.

DPR mendorong afirmasi bagi guru PPPK senior dalam pembahasan alih status menjadi PNS. Namun hingga kini belum ada kebijakan resmi pengangkatan guru PPPK di atas 35 tahun menjadi PNS tanpa tes.

Bisakah PPPK menjadi Penjabat Kepala Desa? Simak penjelasan lengkap berdasarkan UU Desa, UU ASN, dan PP Nomor 16 Tahun 2026 beserta dasar hukumnya.

Pemkot Sungai Penuh mengimbau ASN, PPPK dan PPPK paruh waktu memperbarui aplikasi Siap Juara versi 2.0.3 dengan jadwal absensi terbaru

Ketua SNWI Sumsel, Susi Maryani, mengusulkan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS dilakukan bertahap tanpa tes. Ia meminta pegawai berusia 35 tahun ke atas diprioritaskan berdasarkan masa kerja.

Silatnas Aliansi Merah Putih PPPK lintas profesi yang dijadwalkan 7 September 2026 dibatalkan setelah kesepakatan dengan DPR RI terkait tuntutan ASN PPPK.

BKPSDM Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi ke Kementerian PAN-RB untuk meminta kepastian terkait perpanjangan kontrak PPPK penuh waktu gelombang pertama yang berakhir pada 2027 serta nasib PPPK paruh waktu.

Menjelang Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026, ribuan PPPK di seluruh Indonesia menaruh harapan besar pada kepastian status, perlindungan kerja, dan kebijakan yang berpihak pada masa depan aparatur.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah mengambil kebijakan fiskal untuk menyelamatkan APBD daerah. Rapat bersama Mendagri menyoroti keterlambatan gaji PPPK dan pengurangan TPP ASN

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menuai sorotan setelah mengkritik etos kerja sebagian ASN yang dinilai masih berada di zona nyaman. Pernyataan soal KPI birokrasi hingga polemik CPNS memicu perdebatan publik.

Pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan solusi terkait persoalan anggaran PPPK. Presiden akan mengumumkan kebijakan resmi untuk memberikan kepastian bagi PPPK di seluruh Indonesia.

MenPAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan RPP Manajemen ASN 2026 mengatur penghargaan bagi pensiunan ASN, termasuk PPPK, yang masih menunggu persetujuan Presiden.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Pemerintah melalui BKN bersama KPK, KemenPAN-RB, dan LAN meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh PNS dan PPPK untuk mendukung pengembangan karier serta memperkuat budaya antikorupsi.

BKN menargetkan 145 ribu ASN menguasai kecerdasan buatan (AI) melalui program pelatihan digital bersama Microsoft Indonesia dan Binar Academy guna mempercepat transformasi birokrasi digital