Jakarta,http://Eksisjambi.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi dengan menargetkan sebanyak 145 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk memperkuat kompetensi digital, khususnya dalam penguasaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara BKN, Microsoft Indonesia, dan Binar Academy yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan digital (digital leadership) bagi ASN. Program ini diharapkan mampu menciptakan aparatur negara yang adaptif dan siap menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrullah, menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diadopsi oleh seluruh aparatur negara.
Menurutnya, perkembangan teknologi akan mengubah secara signifikan cara kerja birokrasi. Berbagai pekerjaan administratif yang selama ini dilakukan secara manual akan semakin banyak digantikan oleh sistem otomasi berbasis teknologi.
“ASN tidak boleh lagi hanya sibuk dengan urusan regulasi kaku dan berkas manual. Kita harus naik level. Manfaatkan AI untuk mempercepat kerja, meningkatkan efisiensi, dan melahirkan solusi konkret bagi pelayanan publik,” ujar Zudan.
Ia menambahkan bahwa ASN masa depan harus memiliki karakter AI-ready, yakni aparatur yang lincah (agile), memiliki literasi digital yang kuat, serta mampu beradaptasi melalui pola pikir berkembang (growth mindset).
Dalam rangka mencapai target tersebut, BKN telah menyiapkan sejumlah program pelatihan yang dibagi dalam beberapa klaster dan angkatan. Dua program unggulan yang menjadi fokus utama adalah AI for Public Impact dan AI Policy Lab for Leaders.
Melalui program tersebut, para pejabat dan pengambil kebijakan akan dibekali pemahaman mengenai regulasi AI, etika pemanfaatan teknologi, tata kelola data, hingga strategi pemanfaatan AI untuk mendukung penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Program ini juga menjadi bagian dari implementasi 12 Kebijakan Pro-Karier ASN yang tengah dijalankan oleh BKN untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, modern, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen BKN dalam mengadopsi teknologi AI telah mulai diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan kepegawaian yang saat ini sudah digunakan secara internal maupun oleh masyarakat.
Beberapa inovasi tersebut antara lain:
- Chatbot Melinda, asisten virtual berbasis AI yang memberikan informasi dan menjawab pertanyaan terkait layanan kepegawaian secara cepat dan efisien.
- AI Proctoring, sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendeteksi potensi kecurangan dalam pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT).
- Otomasi Dokumen Kepegawaian, pemanfaatan AI untuk proses klasifikasi, verifikasi, dan validasi dokumen secara otomatis sehingga mempercepat layanan administrasi.
Melalui program penguatan kompetensi digital bagi 145 ribu ASN ini, pemerintah berharap transformasi birokrasi Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
Pemanfaatan AI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses kerja, serta menciptakan birokrasi yang lebih modern, responsif, dan efisien dalam menghadapi tantangan era digital.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang siap bersaing dan beradaptasi di tengah perkembangan teknologi global yang terus bergerak dinamis.**
