“Tenaga honorer yang tidak ikut tes, paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025,” ujar Zudan.

Dengan semakin dekatnya penetapan TMT, para peserta PPPK Paruh Waktu 2025 kini hanya tinggal selangkah lagi menuju status ASN resmi dengan skema paruh waktu.

Betul seperti yang disampaikan Pak Gubernur, PPK itu tidak hafal kompetensi seluruh pasukannya. Dengan sistem terbaru ini, kita bisa mengurangi potensi KKN dalam penempatan jabatan, Kami berharap Jambi terus bergerak dan mempercepat, karena waktu kita tidak banyak. Jadi, tugas Provinsi Jambi menjadi double, yakni untuk provinsi itu sendiri dan juga untuk kabupaten/kota,” pungkasnya

“Persoalan pelayanan publik ini merupakan tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kita juga harus terus meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” tegas Gubernur Al Haris.”

“Kami ingin semua dipandang sebagai ASN, bukan lagi PNS atau PPPK. Ini bentuk keadilan dalam birokrasi,” ujar Zudan melalui akun resmi BKN.

Eksisjambi.com- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengimbau instansi pusat maupun pemda yang belum mengajukan…

Kerinci – Polemik baru muncul terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Pemerintahan…

Eksisjambi.comSUNGAIPENUH – Ratusan peserta seleksi PPPK yang tidak lulus PPPK dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten…