Mengenal fitur IKADA di aplikasi MyASN, fungsi Indeks Kualitas Data, arti Disparitas Data 0, serta pentingnya sinkronisasi data ASN agar layanan kepegawaian berjalan lancar.

DPR mengkritik budaya kerja ASN yang dinilai masih belum kompetitif, sementara Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengajak 6,7 juta ASN tetap bangga mengabdi dalam senyap demi Indonesia.

MenPAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan RPP Manajemen ASN 2026 mengatur penghargaan bagi pensiunan ASN, termasuk PPPK, yang masih menunggu persetujuan Presiden.

Aliansi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN menyampaikan enam tuntutan kepada Presiden, mulai dari percepatan pengangkatan R2-R3 hingga jaminan kesetaraan ASN.

Pemerintah melalui BKN bersama KPK, KemenPAN-RB, dan LAN meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh PNS dan PPPK untuk mendukung pengembangan karier serta memperkuat budaya antikorupsi.

BKN menargetkan 145 ribu ASN menguasai kecerdasan buatan (AI) melalui program pelatihan digital bersama Microsoft Indonesia dan Binar Academy guna mempercepat transformasi birokrasi digital

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Komisi II DPR RI bersama KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan BKN menggelar rapat penting pada 8 Juni 2026 untuk membahas kejelasan status PPPK Paruh Waktu, regulasi, gaji, dan masa depan tenaga honorer.

Beredar informasi bahwa 3 Juni 2026 menjadi hari penentuan nasib PPPK Paruh Waktu di Indonesia. Simak fakta, klaim yang beredar, dan penjelasan lengkapnya.

BKN menegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dialihkan menjadi tenaga non-ASN. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta pegawai tidak percaya isu viral.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Audiensi PPPK Paruh Waktu dengan KemenPANRB dan BKN menghasilkan kepastian perpanjangan kontrak, regulasi baru, serta peluang peralihan menjadi PPPK penuh.

DPR RI berharap pemerintah segera menyusun regulasi yang jelas, terukur, dan berkeadilan sehingga tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian status. Kebijakan yang komprehensif dinilai krusial untuk menjaga semangat kerja aparatur serta meningkatkan mutu pelayanan publik secara nasional.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor: 012/Pansel.JPT Pratama/Kerinci/2026, yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 05641/R-AK.02.03/SD/F/2026 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Kerinci.