Home / Daerah / Hukum / Internasional / Nasional / News

Senin, 23 Maret 2026 - 08:54 WIB

KPK Buka Peluang “Upgrade” Status Tahanan, Publik Soroti Standar dan Transparansi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta,http://Eksisjambi.com  –  Kebijakan baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peluang perubahan status tahanan menjadi tahanan rumah menuai sorotan publik. Hal ini mencuat setelah Yaqut Cholil Qoumas di kabarkan memperoleh status tersebut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa seluruh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada prinsipnya memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan perubahan status penahanan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan penyidik yang menangani perkara masing-masing.

“Setiap tahanan memiliki hak untuk mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tentu akan di pertimbangkan secara objektif oleh penyidik,” ujar Budi dalam keterangannya.

Dalam praktik hukum, perubahan status tahanan termasuk menjadi tahanan rumah bukan hal baru. Permohonan tersebut biasanya mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti kondisi kesehatan, risiko melarikan diri, potensi menghilangkan barang bukti, hingga tingkat kooperatif tersangka selama proses penyidikan.

Baca Juga :  Polres Merangin Gelar Apel Pasukan Dalam Rangka Ops Patuh Siginjai 2024

Meski demikian, KPK belum merinci secara terbuka standar baku atau indikator yang di gunakan dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini menjadi titik perhatian publik.

Kebijakan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, khususnya di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan konsistensi dan transparansi dalam penerapan kebijakan tersebut.

Pertanyaan yang mengemuka antara lain:

  • Siapa saja yang berpeluang mendapatkan persetujuan?
  • Seberapa ketat standar yang di gunakan penyidik?
  • Apakah ada jaminan keputusan bebas dari intervensi?

Sebagian kalangan menilai kebijakan ini bisa menjadi bentuk keterbukaan hukum, karena memberikan hak yang setara kepada seluruh tahanan. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir kebijakan ini justru membuka celah ketidakadilan apabila tidak di sertai parameter yang jelas dan transparan.

Baca Juga :  Ratusan Napi High Risk Dipindahkan ke Nusakambangan, 42 Orang Asal Jambi

Pengamat hukum menilai, langkah KPK ini perlu di iringi dengan penjelasan yang lebih rinci terkait mekanisme dan kriteria persetujuan. Transparansi di nilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Tanpa standar yang jelas, keputusan yang bersifat subjektif berpotensi menimbulkan persepsi diskriminatif di mata masyarakat.

Kebijakan membuka peluang perubahan status tahanan memang sejalan dengan prinsip hak asasi dan prosedur hukum. Namun, di sisi lain, akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci utama agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan dari KPK dalam memperjelas aturan main agar keadilan tidak hanya di tegakkan, tetapi juga terlihat di tegakkan.**

Share :

Baca Juga

Daerah

Dinas PUPR Kerinci Turunkan Alat Berat Bersihkan Longsor di Muara Imat
Yamaha XMAX

Daerah

Yamaha XMAX Dinilai Ideal untuk Perjalanan Jarak Jauh, Ini Alasannya
Hj. Hesti Haris

Advertorial

Hj. Hesti Haris: Kaum Ibu Jambi Harus Terus Berkiprah, Berdaya, dan Memberi Manfaat

Daerah

Bupati Adirozal Hadiri Festival Budaya Sedekah Hasil Bumi di Gunung Labu

Advertorial

Bupati Tanjab Barat Ikuti Rakor Pengendalian inflasi Daerah Tahun 2023 Bersama Kementerian RI Secara Virtual
YouTube Down

Internasional

YouTube Down Secara Global

Daerah

LSM Brajo Sakti Kerinci Rayakan HUT ke-19, Dorong Peran Pemuda untuk Kemajuan Daerah

Advertorial

Gubernur Al Haris Hadiri Deklarasi PSU Pilkada Damai Bungo 2025