Empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi mengajukan uji materiil KUHAP ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mengawal sistem hukum Indonesia.

Polres Merangin ungkap kasus penganiayaan maut di Lembah Masurai dalam waktu kurang dari 24 jam. Dua tersangka berhasil ditangkap setelah pelaku sempat melarikan diri ke Sumatera Selatan.

Pengusutan dugaan korupsi DAK Diknas Jambi dinilai menjadi indikator independensi penegakan hukum serta mencerminkan relasi profesional antara Pemprov dan Kejaksaan tanpa proteksi institusional.

Komisi III DPR RI memastikan implementasi KUHP dan KUHAP di Jawa Barat berjalan optimal. Koordinasi antar penegak hukum dinilai baik tanpa hambatan berarti.

KPK membuka peluang tahanan mengajukan perubahan status menjadi tahanan rumah usai kasus Yaqut Cholil Qoumas. Publik soroti transparansi dan standar penilaian penyidik.

Mahkamah Konstitusi hapus pensiun seumur hidup pejabat negara. DPR dan pemerintah diberi waktu 2 tahun susun UU baru, atau hak pensiun otomatis gugur.

Opini hukum kuasa hukum Wawan Setiawan, Elas Anra Dermawan, menyoroti keterangan Rudy yang disebut sebagai broker di persidangan dan menegaskan pentingnya pembuktian sah sebelum dinilai sebagai fakta hukum.

Komisi III DPR RI mengawal tuntas kasus Nabila O’Brien sebagai bukti negara hadir memastikan penegakan hukum yang adil dengan pendekatan restorative justice sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

“Setelah restorative justice dilaksanakan dan para pihak sepakat berdamai, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” ujar AKBP Heri Supriawan, Selasa (21/1/2026).

“Kerja sama dan keterbukaan dari para pihak sangat membantu efektivitas penegakan hukum, sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan optimal,” demikian disampaikan KPK dalam keterangannya.

“Ini adalah tonggak sejarah besar. Indonesia akhirnya memiliki hukum pidana dan hukum acara pidana yang lahir dari rahim bangsa sendiri, disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Yusril dalam keterangannya.

“Pinjol legal diawasi OJK, melindungi data pribadi, serta memiliki mekanisme penagihan yang sesuai aturan. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terjerat layanan ilegal yang memanfaatkan data pribadi untuk pemerasan,” ujarnya.