Bupati Kerinci Monadi menegaskan percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK RI dan APIP sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Founder LBH NADI, Elas Anra Dermawan, menilai polemik temuan keuangan Rp1,5 triliun di Provinsi Jambi harus dipahami secara objektif karena merupakan akumulasi hasil audit sejak 2002, bukan hanya pada masa kepemimpinan Gubernur Al Haris.

Kompolnas melakukan kunjungan kerja ke Polda Jambi untuk mengawasi seleksi penerimaan anggota Polri 2026 agar berjalan transparan, akuntabel, dan humanis.

Pengusutan dugaan korupsi DAK Diknas Jambi dinilai menjadi indikator independensi penegakan hukum serta mencerminkan relasi profesional antara Pemprov dan Kejaksaan tanpa proteksi institusional.

BPK memberikan penghargaan TLRHP Semester II 2025 kepada 16 K/L dengan capaian di atas 90 persen sebagai bentuk apresiasi atas komitmen meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.

Pemerintah Kota Sungai Penuh menyatakan kesiapan menghadapi pemeriksaan LKPD 2025 oleh BPK RI. Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengikuti rakor ini, seluruh anggota DPRD di harapkan memperoleh pemahaman dan wawasan lebih luas terkait mekanisme pencegahan korupsi yang dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kejaksaan RI siap memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik,” demikian penegasan yang disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan uji publik. Komitmen ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam memperluas ruang transparansi lembaga negara.