Jambi,http://Eksisjambi.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian jawaban tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (14/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Raihan WTP Jadi Motivasi Perbaikan Tata Kelola
Al Haris mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi keberhasilan Provinsi Jambi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah bersama DPRD Provinsi Jambi.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan DPRD. Semoga menjadi semangat kita untuk terus bekerja lebih baik lagi dalam tata kelola keuangan daerah,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui evaluasi berkala bersama auditor negara.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan manajemen risiko, menyempurnakan administrasi keuangan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Daerah Capai 96,99 Persen dari Target
Menanggapi pandangan fraksi terkait pendapatan daerah, Gubernur menjelaskan realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai Rp4,30 triliun atau 96,99 persen dari target sebesar Rp4,44 triliun.
Menurutnya, belum tercapainya target dipengaruhi sejumlah kebijakan nasional, antara lain penerapan sistem opsen pajak kendaraan bermotor, relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, serta belum tersalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak sesuai Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.
Al Haris menjelaskan bahwa sejak 5 Januari 2025, skema baru opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) membuat bagian kabupaten/kota langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing secara real time.
Akibat perubahan tersebut, pendapatan yang tercatat di tingkat provinsi hanya mencerminkan hak pemerintah provinsi.
“Inilah yang menyebabkan potensi penerimaan Provinsi berkurang sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya,” jelasnya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah juga mulai menerapkan sumber pendapatan baru melalui Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), disertai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan berbasis data serta optimalisasi aset daerah.
Belanja Produktif Dorong Penurunan Kemiskinan
Pada sektor belanja, Al Haris menyebut anggaran tetap difokuskan pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
Realisasi belanja pendidikan mencapai 95,33 persen, kesehatan 91,72 persen, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat 94,55 persen.
Ia mengatakan, berbagai program dalam PRO JAMBI memberikan dampak nyata terhadap indikator pembangunan daerah.
Pada September 2025, angka kemiskinan Provinsi Jambi turun menjadi 6,89 persen, menjadi yang terendah sepanjang sejarah sekaligus berada di bawah rata-rata nasional.
Selain itu, rasio gini menurun menjadi 0,291, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 turun menjadi 3,99 persen.
Program seperti Bantuan Keuangan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, PRO JAMBI Sehat, PRO JAMBI Cerdas, PRO JAMBI Responsif, PRO JAMBI Tangguh, serta PRO JAMBI Agamis disebut menjadi instrumen utama yang menyasar masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Efisiensi Anggaran Berdampak pada Infrastruktur
Gubernur juga menjelaskan adanya penurunan belanja modal dari Rp993 miliar pada 2024 menjadi Rp466 miliar pada 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Efisiensi tersebut menyebabkan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp42,5 miliar dan DAU Infrastruktur sebesar Rp52,2 miliar.
Meski demikian, pada tahun 2026 pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah jaringan irigasi, di antaranya Irigasi Suban sebesar Rp150 juta, Batang Uleh Rp400 juta, dan Limun Singkut Rp500 juta.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan irigasi melalui skema Instruksi Presiden dengan nilai lebih dari Rp94 miliar.
Perkembangan PI Jabung dan Kinerja BUMD
Dalam rapat tersebut, Al Haris turut memaparkan perkembangan Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Jabung.
Ia mengatakan, proses negosiasi kelima antara PT Jambi Indoguna Internasional (JII) Perseroda dengan PT PetroChina International Jabung Ltd masih berlangsung dengan pembahasan 12 poin substansi.
Pemerintah optimistis target kerja sama dapat dicapai tanpa mengurangi nilai keekonomian daerah.
Untuk Wilayah Kerja Lemang, PT Jadestone Energy disebut telah berkomitmen memberikan PI 10 persen tanpa signature bonus.
Di sisi lain, PT Jambi Indoguna Internasional yang sempat merugi pada 2024 telah berhasil membukukan keuntungan pada 2025.
Sementara itu, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi di Bank Jambi sebesar Rp256,59 miliar menghasilkan dividen sebesar Rp41,69 miliar yang menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah.
Antisipasi Kemarau hingga Peningkatan Produksi Padi
Dalam sektor kebencanaan, Pemprov Jambi telah membentuk 81 Pos Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Sebanyak 11 pos dibiayai APBD Provinsi Jambi, sedangkan 70 pos lainnya didukung perusahaan.
Pemerintah juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca bersama PT WKS sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino.
Di bidang kesehatan, pemerintah terus memperkuat penanganan stunting, peningkatan sarana rumah sakit daerah, serta pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat.
Sementara di sektor pertanian, produksi padi tahun 2025 meningkat 30,88 persen menjadi 367,79 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) berkat program cetak sawah dan brigade pangan.
Tanggapi Isu Temuan Rp1,5 Triliun
Dalam sesi wawancara usai rapat, Gubernur Al Haris juga menanggapi isu mengenai temuan pemeriksaan dan persoalan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Ia menegaskan angka tersebut bukan berarti seluruhnya merupakan uang yang hilang atau harus dikembalikan sekaligus.
Menurut Al Haris, nilai tersebut merupakan akumulasi berbagai jenis temuan yang terjadi dalam rentang waktu panjang, termasuk tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak tahun 1970-an, aset daerah bermasalah, hingga temuan lama sejak 2002.
Ia menjelaskan, lebih dari Rp500 miliar merupakan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya yang telah tercatat selama puluhan tahun.
Selain itu, sekitar Rp50 miliar berasal dari aset pemerintah yang dikuasai pihak lain sehingga penyelesaiannya membutuhkan proses hukum dan administrasi yang tidak sederhana.
Pemerintah Provinsi Jambi, kata Al Haris, akan meminta BPK RI menelaah kembali seluruh temuan tersebut untuk memilah mana yang masih dapat ditindaklanjuti dan mana yang secara faktual sudah tidak memungkinkan lagi diselesaikan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian penyelesaian sekaligus menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menutup keterangannya, Al Haris menegaskan bahwa seluruh masukan dan pertanyaan fraksi DPRD telah dijawab secara objektif sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, serta menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami sepakat pembangunan diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, yakni jalan yang mantap, irigasi yang berfungsi, dan kesejahteraan yang terus meningkat,” pungkasnya.*
