Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia tetap perlu menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI setelah sidang isbat dilaksanakan. Keputusan tersebut nantinya akan menjadi pedoman nasional dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.

“Dalam perkara ini, penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak tertentu dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujar pimpinan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Di momentum kali ini, Kementerian Agama Kota Sungai Penuh diharapkan semakin mempererat sinergi bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, damai, dan bermartabat”katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh beserta jajaran, para Kepala KUA se-Kota Sungai Penuh, kepala madrasah dan majelis guru, tokoh lintas agama, perwakilan Kepala Cabang BSI, serta keluarga besar Kementerian Agama Kota Sungai Penuh.

Perbedaan satu hari antara penetapan Muhammadiyah dan pemerintah bukanlah hal baru dalam penentuan awal bulan Hijriah. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh perbedaan metode yang digunakan, namun tetap diharapkan tidak mengurangi kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.

“KUA itu bukan kantor biasa. Ia mentransformasikan yang haram menjadi halal melalui akad, berfungsi sebagai wali hakim, dan menghadirkan negara dalam setiap pembentukan keluarga,” tegas Nasaruddin Umar.