DPR RI melalui Komisi X mengusulkan gaji minimum guru sebesar Rp5 juta per bulan serta menyiapkan alokasi anggaran 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.

DPR RI mendukung usulan Badan Gizi Nasional agar motor listrik aset negara diprioritaskan untuk guru honorer di daerah guna meningkatkan mobilitas, kesejahteraan, dan pemanfaatan aset publik secara optimal.

Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tunjangan sertifikasi guru sebagai bentuk apresiasi terhadap profesionalisme pendidik dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

DPR RI mendorong penataan guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dan PPPK paruh waktu. Hetifah Sjaifudian menegaskan status guru harus diperjelas demi kesejahteraan dan pendidikan.

Audiensi tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak guru swasta, khususnya dalam upaya mendapatkan kesempatan yang adil dalam rekrutmen PPPK, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan fasilitas pendidikan.

Meski DPR menyatakan akan mengawal, masyarakat mempertanyakan lambannya proses pengangkatan. Jika memang menjadi prioritas nasional, mengapa pengangkatan guru honorer masih sangat terbatas? Jika pengawasan dilakukan secara serius, mengapa masih banyak guru yang terjebak dalam ketidakpastian?

Pidato tersebut menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, serta kesejahteraan guru. Pada tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum berpendidikan D.IV atau S1 melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk 12.500 guru.