Bupati Kerinci meninjau fasilitas pengelolaan sampah PT KMH untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pengelolaan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kerinci.

Vingroup memperluas bisnis ke sektor infrastruktur dan energi hijau pada 2025 melalui VinSpeed dan VinEnergo, sekaligus memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan di Vietnam.

Wakil Bupati Kerinci H. Murison membuka Workshop Sosialisasi Kajian Risiko Bencana 2026 sebagai langkah memperkuat mitigasi bencana dan mendukung pembangunan daerah yang aman serta berkelanjutan.

Sekda Sungai Penuh Alpian mewakili Wali Kota Alfin membuka FGD dan Konsultasi Publik I penyusunan KLHS RDTR Kota Sungai Penuh 2026–2046 guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

ASEAN dan UN ESCAP memperkuat kerja sama strategis di bidang politik-keamanan, ekonomi, sosial-budaya, integrasi digital, ketahanan bencana, serta implementasi Rencana Aksi ASEAN–PBB 2026–2030.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, menunjukkan ketahanan kuat di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global.

Sekda Sungai Penuh tegaskan komitmen ekonomi hijau pada penutupan BioCF-ISFL Jambi dan dorong kolaborasi pembangunan rendah emisi.

Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Komitmen ini di sampaikan dalam closing meeting fase pra-investasi Program BioCF ISFL

Wali Kota Sungai Penuh Alfin menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2027 yang dibuka Wamendagri Bima Arya, menekankan sinergi pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan.

Analisis hukum dan politik terhadap arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Al Haris, yang dinilai mengarah pada pembangunan inklusif, berkelanjutan, serta berlandaskan prinsip good governance dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak lingkungan yang tidak terkendali, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, dinilai dapat berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui fungsi pengawasan DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas industri dan energi berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

air Danau Kerinci memicu kekhawatiran publik. Analisis data BWSS dan aktivitas PLTA mengungkap sedimentasi, kerusakan hulu, serta dampak pembangunan yang mempercepat pendangkalan danau.

“Bahwa tugas utamanya melindungi, melestarikan, menjaga, itu tetap harus dilaksanakan. Tinggal kemudian, tahapan berikutnya adalah kita menuntut inovasi dari terjaganya hutan itu bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat,” tegas Alex Indra Lukman.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap Gerakan Penanaman Pohon Serentak dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga alam.

“Setiap profesi yang mengganggu keseimbangan tersebut sejatinya telah menyimpang dari tujuan ibadah dan hakikat pembangunan peradaban,” lanjutnya.