Sekda Kota Sungai Penuh Alpian memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan Triwulan II TA 2026 serta menekankan percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Wakil Bupati Muslimin Tanja menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, dengan fokus pada peningkatan PAD, penguatan BUMD, pembangunan infrastruktur, serta sinkronisasi program prioritas daerah.

DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan rekomendasi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Banggar mendorong optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat serta mengapresiasi raihan opini WTP ke-9 berturut-turut.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

‘’Alhamdulillah pada apel pagi ini para pejabatnya maupun para pegawai BPPRD Merangin hadir lengkap. Saya pamit dan tetap jaga silaturahmi,’’terang Sekban yang cukup berat dilepas para pagawainya itu.

PAD yang kuat mencerminkan kemampuan daerah memaksimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan layanan publik. Kita ingin semua potensi yang ada dikelola dengan baik, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Wako Alfin.

Provinsi Jambi berpeluang membalik situasi ini dari daerah “BERGANTUNG” menjadi daerah yang “MANDIRI”, dari defisit menjadi anggaran seimbang dan pro-pertumbuhan. Mari bersama mendukung upaya perbaikan demi Jambi yang lebih kuat dan MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN 2030.