Silatnas Aliansi Merah Putih PPPK lintas profesi yang dijadwalkan 7 September 2026 dibatalkan setelah kesepakatan dengan DPR RI terkait tuntutan ASN PPPK.

Pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan solusi terkait persoalan anggaran PPPK. Presiden akan mengumumkan kebijakan resmi untuk memberikan kepastian bagi PPPK di seluruh Indonesia.

Aliansi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN menyampaikan enam tuntutan kepada Presiden, mulai dari percepatan pengangkatan R2-R3 hingga jaminan kesetaraan ASN.

Beredar informasi bahwa 3 Juni 2026 menjadi hari penentuan nasib PPPK Paruh Waktu di Indonesia. Simak fakta, klaim yang beredar, dan penjelasan lengkapnya.

Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

Peserta Tahap 1 sudah mengikuti tahapan seleksi lebih awal. Wajar jika mereka menjadi prioritas dalam pengangkatan ke status penuh waktu,” ujar perwakilan Aliansi R2–R3 Indonesia.

Revisi UU ASN menjadi dasar utama perubahan kebijakan ini. Pemerintah membuka peluang pengangkatan PPPK menjadi PNS, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan di nilai memenuhi standar kompetensi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati meminta penempatan PPPK Paruh Waktu agar merata tidak menumpuk pada satuan kerja tertentu, menyebar hingga ke pelosok wilayah Tanjabtim, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap seluruh masyarakat,” pungkasnya