Jakarta, http://Eksisjambi.com – Kabar mengenai nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia mulai menemui titik terang. Pemerintah bersama DPR RI di kabarkan telah menyiapkan langkah penyelesaian terkait berbagai persoalan, khususnya mengenai dukungan anggaran dan mekanisme pelaksanaan kebijakan PPPK di daerah.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan bahwa persoalan anggaran PPPK beserta berbagai kendala yang di hadapi pemerintah daerah telah di himpun dan di bahas secara intensif bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Menurut Misbakhun, berbagai masukan yang datang dari pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan telah menjadi perhatian serius pemerintah.
“Berbagai masukan dan persoalan yang berkembang di daerah telah menjadi perhatian pemerintah. Saat ini pemerintah bersama kementerian terkait tengah menyiapkan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan, solusi yang sedang di siapkan tidak hanya menyangkut dukungan anggaran, tetapi juga mekanisme pelaksanaannya agar kebijakan PPPK dapat berjalan efektif di seluruh daerah.
Pemerintah berharap langkah tersebut mampu memberikan kepastian bagi para PPPK sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terkendala persoalan pembiayaan.
Misbakhun menambahkan, solusi yang telah di rumuskan nantinya akan di umumkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Pengumuman tersebut di harapkan menjadi jawaban atas berbagai kekhawatiran para PPPK terkait keberlanjutan status dan pembiayaan mereka.
Dengan adanya kebijakan yang akan di sampaikan Presiden, pemerintah menargetkan seluruh daerah memiliki kepastian dalam melaksanakan pengangkatan maupun pengelolaan PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan tersebut juga di harapkan mampu memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pelayanan pemerintahan lainnya yang selama ini banyak di topang oleh tenaga PPPK.*
