Keadilan abad ke-21 harus humanis dan adaptif. Dalam WCPP 2026 di Bali, Indonesia menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku.

Komisi III DPR RI mengawal tuntas kasus Nabila O’Brien sebagai bukti negara hadir memastikan penegakan hukum yang adil dengan pendekatan restorative justice sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

“Kejadian perselisihan antara guru dengan siswa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa waktu yang lalu menjadi bahan evaluasi kita bersama. Permasalahan kedua belah pihak diharapkan dapat dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan,” ujar Brigjen Pol. M. Mustaqim.

“Setelah restorative justice dilaksanakan dan para pihak sepakat berdamai, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” ujar AKBP Heri Supriawan, Selasa (21/1/2026).

“Sehingga apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan pertimbangan Dewan Pers,” sambungnya.