Home / Daerah / Internasional / Nasional / News / Peristiwa

Minggu, 18 Januari 2026 - 08:48 WIB

Pemutusan Kontrak PPPK  Berpotensi Picu Kekecewaan Massal dan Gejolak Sosial

Oplus_131072

Oplus_131072

http://Ejsisjambi.com– Sejumlah pemerintah daerah (pemda) di laporkan tidak memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2021. Kebijakan tersebut di nilai berpotensi memicu kekecewaan massal di kalangan aparatur, bahkan di khawatirkan berdampak pada gejolak sosial apabila tidak di sikapi secara bijak.

Berdasarkan informasi yang di himpun, pemutusan kontrak PPPK terjadi di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mayoritas PPPK yang terdampak berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan.

Di Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebanyak 14 guru PPPK formasi 2021 di putus kontraknya. Sementara itu, di Kabupaten Tuban terdapat 41 PPPK yang tidak di perpanjang masa kerjanya, terdiri dari guru dan tenaga kesehatan (nakes).

Kebijakan pemutusan kontrak tersebut menuai sorotan karena PPPK sebelumnya telah melalui proses seleksi nasional yang ketat dan di angkat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Baca Juga :  Alih Status PPPK ke PNS Segera Diumumkan, Presiden Prabowo Akan Sampaikan Langsung

Sejumlah pihak menilai, keputusan ini dapat menurunkan motivasi kerja aparatur serta menimbulkan ketidakpastian bagi para PPPK yang menggantungkan penghidupan pada status kepegawaiannya.

Adapun alasan yang di kemukakan oleh pemda terkait pemutusan kontrak kerja PPPK beragam. Di antaranya adalah penilaian kinerja yang di anggap kurang optimal, ketidaksesuaian formasi dengan kebutuhan daerah, serta keterbatasan anggaran daerah yang membebani belanja pegawai.

Meski demikian, kebijakan tersebut memicu reaksi dari para PPPK yang merasa kecewa dan di rugikan. Beberapa di antaranya mengaku tidak pernah menerima evaluasi kinerja secara terbuka, serta mempertanyakan mekanisme dan dasar hukum pemutusan kontrak yang di nilai mendadak.

Baca Juga :  Kanim Kelas III Non TPI Kerinci Gelar Rakor TIMPORA di Kota Sungai Penuh

Pengamat kebijakan publik menilai, pemda seharusnya lebih transparan dan komunikatif dalam mengambil keputusan terkait PPPK. Evaluasi kinerja perlu di lakukan secara objektif, di sertai pembinaan dan peringatan terlebih dahulu, bukan langsung berujung pada pemutusan kontrak.

Jika tidak di kelola dengan baik, kebijakan ini di khawatirkan memicu keresahan yang lebih luas, mengingat jumlah PPPK di Indonesia cukup besar dan tersebar di berbagai daerah. Pemerintah pusat pun di dorong untuk memberikan pedoman yang lebih tegas agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antar daerah yang berujung pada ketidakadilan bagi PPPK.

Hingga kini, para PPPK terdampak masih berharap adanya peninjauan ulang atau solusi yang adil dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat demi menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pelayanan publik.**

Share :

Baca Juga

jadwal M7 MLBB

Daerah

ONIC Esports Jalani Jadwal Padat di M7 World Championship MLBB 2026 Jakarta

Advertorial

Bupati Monadi Sambut Kunjungan Kemenko Yusril Ihza Mahendra

Advertorial

Pansus II DPRD Sungai Penuh Lakukan Kajian ke Batang Hari, Bahas Ranperda Fakir Miskin dan Pajak Daerah

Advertorial

Golkar Resmi Usung Dilla Hich – Muslimin Tanja
Walikota Sungai Penuh Alfin. SH

Daerah

Masjid Baiturrahman Dapat Bantuan 10 Juta Dari Dana CSR
Banjir besar melanda Kota Padang

Daerah

Banjir Besar Kepung Kota Padang, Kampus, Rumah Sakit hingga Jalan Nasional Terendam
Gubernur Jambi Cup 2026

Daerah

Tebo vs Kerinci Berbagi Poin di Laga Terakhir Grup A Gubernur Jambi Cup 2026

Advertorial

Gubernur Al Haris Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBDP 2024