Jakarta, http://Eksisjambi.com – Polemik kuota internet hangus kembali di bahas di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja terkait kebijakan kuota internet hangus kembali di gelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Dalam sidang tersebut, Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan layanan sesuai dengan yang telah dibayarkan.
Menurut Rio, pelaku usaha tidak boleh mengurangi layanan secara sepihak, termasuk menghanguskan sisa kuota internet milik pelanggan.
“Konsumen berhak memperoleh layanan sesuai dengan nilai yang sudah di bayarkan tanpa pengurangan sepihak oleh pelaku usaha,” ujar Rio dalam persidangan.
YLKI menilai perlindungan konsumen harus menjadi prioritas. Apalagi, penggunaan internet saat ini sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk komunikasi, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi digital.
Sementara itu, Anggota BPKN Heru Sutadi mengatakan negara tetap perlu hadir dalam pengaturan tarif telekomunikasi. Langkah itu di nilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan hak konsumen.
Menurut Heru, pengaturan tarif bertujuan menjaga harga layanan tetap terjangkau, meningkatkan kualitas layanan, mendukung investasi, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Namun, Heru menegaskan bahwa aturan tersebut tidak boleh memberikan kewenangan tanpa batas kepada perusahaan telekomunikasi.
“Pengaturan tarif memang di perlukan. Tetapi kewenangan itu tidak boleh merugikan konsumen,” kata Heru.
Sidang terkait kuota internet hangus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak pelanggan mengeluhkan kebijakan kuota yang hangus meski belum di gunakan sepenuhnya.
Masyarakat kini menunggu keputusan MK terkait apakah kebijakan kuota internet hangus sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan keadilan layanan telekomunikasi di Indonesia.**
