Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait sisa kuota internet. Operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang melindungi hak konsumen, termasuk rollover kuota, kompensasi, refund, dan perpanjangan masa aktif.

MK kembali menggelar sidang soal kuota internet hangus. YLKI menegaskan hak konsumen harus dilindungi, sementara BPKN meminta aturan telekomunikasi tidak merugikan masyarakat.

Hakim Mahkamah Konstitusi mencecar operator seluler terkait polemik kuota internet hangus dalam sidang uji UU Cipta Kerja. Isu keadilan konsumen jadi sorotan.

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki mandat untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi setiap penanaman modal. Ini adalah landasan utama yang memberikan perlindungan dan kejelasan bagi investor, baik domestik maupun asing,” ujarnya.

 “Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengatur mengenai larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,” tegas Enny.