MK

MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah dalam KUHP, Masyarakat Tak Perlu Takut Sampaikan Kritik

Daerah | Sabtu, 29 Agu 2026 - 08:04 WIB

Sabtu, 29 Agu 2026 - 08:04 WIB

MK membatalkan Pasal 240 dan 241 KUHP tentang penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Putusan ini memperkuat kebebasan berpendapat serta ruang kritik masyarakat.

Program MBG Digugat ke MK Oleh Denny Indraya

Daerah | Jumat, 31 Jul 2026 - 05:09 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 - 05:09 WIB

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digugat ke Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana menyebut program tersebut bermasalah secara konstitusional dan operasional serta meminta anggarannya dikeluarkan dari APBN.

MK Kabulkan Gugatan Soal Sisa Kuota Internet

Daerah | Jumat, 24 Jul 2026 - 17:07 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 - 17:07 WIB

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait sisa kuota internet. Operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang melindungi hak konsumen, termasuk rollover kuota, kompensasi, refund, dan perpanjangan masa aktif.

MK Kembali Sidangkan Kasus Kuota Internet Hangus, YLKI Soroti Hak Konsumen

Daerah | Kamis, 21 Mei 2026 - 21:23 WIB

Kamis, 21 Mei 2026 - 21:23 WIB

MK kembali menggelar sidang soal kuota internet hangus. YLKI menegaskan hak konsumen harus dilindungi, sementara BPKN meminta aturan telekomunikasi tidak merugikan masyarakat.

PPPK Gugat UU ASN ke MK, Tolak Status “ASN Kelas Dua”

Daerah | Kamis, 21 Mei 2026 - 10:54 WIB

Kamis, 21 Mei 2026 - 10:54 WIB

PPPK gugat UU ASN, gugatan PPPK ke MK, PPPK ASN kelas dua, UU ASN 2023, PPPK dan PNS, pensiun PPPK, Mahkamah Konstitusi, sistem merit ASN, hak PPPK, berita PPPK terbaru

Angka Perceraian Naik, Advokat Gugat Aturan Peran Suami-Istri ke MK

Daerah | Senin, 11 Mei 2026 - 20:21 WIB

Senin, 11 Mei 2026 - 20:21 WIB

Advokat Moratua Silaban menggugat Pasal 34 UU Perkawinan ke MK karena dinilai membagi tanggung jawab suami dan istri secara tidak seimbang.

MK Hapus Pensiun Seumur Hidup Pejabat Negara

Daerah | Selasa, 17 Mar 2026 - 11:58 WIB

Selasa, 17 Mar 2026 - 11:58 WIB

Mahkamah Konstitusi hapus pensiun seumur hidup pejabat negara. DPR dan pemerintah diberi waktu 2 tahun susun UU baru, atau hak pensiun otomatis gugur.

MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana atas Karya Jurnalistik

Daerah | Selasa, 20 Jan 2026 - 08:45 WIB

Selasa, 20 Jan 2026 - 08:45 WIB

“Sehingga apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan pertimbangan Dewan Pers,” sambungnya.