JAMBI,http://Eksisjambi.com – Gubernur Jambi, Al Haris, mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi. Pengukuhan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026) pagi.
Acara pengukuhan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP Provinsi Jambi, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mengawal penggunaan keuangan daerah agar benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Al Haris, peran BPKP saat ini sangat strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyebut keberadaan BPKP tidak hanya sebatas lembaga audit, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam memberikan berbagai kajian, analisis, dan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan.
“Jabatan Kepala BPKP saat ini setara dengan menteri. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran BPKP dalam membantu pemerintah mengawal pengelolaan keuangan dan pembangunan,” ujar Al Haris.
Gubernur menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP merupakan kunci untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, dan terhindar dari penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi ini tugas kita untuk mengawalnya,” tegasnya.
Al Haris juga menjelaskan bahwa BPKP memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar melakukan pengawasan. Menurutnya, lembaga tersebut mampu memberikan kajian mendalam terhadap berbagai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah daerah.
“Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa dalam mencermati berbagai kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan bisa diterapkan di daerah. Mereka menilai, menganalisa, dan hasilnya menjadi bahan penting bagi saya dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Al Haris meminta pemerintah daerah bersama BPKP untuk bergerak cepat apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Langkah cepat tersebut dinilai penting untuk meminimalisasi potensi kerugian negara.
“Kita harus cepat dalam mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan agar tidak banyak kerugiannya. Silakan audit cepat apabila ada informasi dari media. Kita audit agar bisa dibenahi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Al Haris juga mendorong para bupati dan wali kota untuk memanfaatkan peran BPKP sebagai mitra konsultasi dalam merumuskan kebijakan strategis di daerah.
“Kalau ada keraguan dalam mengambil langkah strategis di lapangan, silakan bersurat kepada BPKP dan meminta analisa untuk menentukan kebijakan. Alhamdulillah, setiap rekomendasi yang diberikan kepada saya selalu saya baca dan tindak lanjuti. Kajian yang diberikan sangat tepat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya menjaga pengelolaan keuangan negara secara optimal demi mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Jambi.
“Ke depan, kita semua harus bekerja sungguh-sungguh mengawal keuangan negara agar dimaksimalkan sebaik-baiknya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Meskipun kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja, kita berupaya agar Indonesia, khususnya Jambi, tetap stabil. Ekonomi kita cukup baik, masyarakat nyaman, dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.**
