Home / Daerah / Hukum / Internasional / Nasional / News

Kamis, 14 Mei 2026 - 15:58 WIB

Kejagung Terbitkan Surat Edaran, Tegaskan Auditor Kerugian Negara Bukan Hanya BPK

Oplus_131072

Oplus_131072

Jakarta,http://Eksisjambi.com  – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat edaran (SE) untuk menegaskan bahwa pihak yang dapat melakukan audit kerugian negara tidak hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah tersebut di ambil guna menyikapi beragam tafsir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang belakangan di sebut menegaskan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna mengatakan surat edaran tersebut telah di sampaikan ke daerah agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap putusan MK.

“Kita sudah ada surat edaran juga ke daerah, pengenalan, tetapi tidak semua bisa menafsirkan sendiri. Baca secara utuh putusan MK itu, tidak parsial. Ada itu di pertimbangan-pertimbangan MK, tidak saklek seperti itu,” kata Anang seperti di kutip Antara di Jakarta.

Baca Juga :  Jaksa Agung Lantik Enam Pejabat Eselon I Kejaksaan RI

Surat edaran tersebut di ketahui di tandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Isi SE itu membahas pemaknaan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kejagung menilai putusan MK tidak dapat di maknai secara sempit bahwa hanya BPK yang berhak melakukan audit kerugian negara. Sebab, dalam praktik penegakan hukum, penghitungan kerugian negara juga dapat di lakukan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan dan kompetensi audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menerima sejumlah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026, MK memutuskan menolak seluruh permohonan yang di ajukan pemohon.

Baca Juga :  Puluhan Satuan di Kodam I/Bukit Barisan Terima 41 Kendaraan Dinas Baru dari Kemhan RI

Namun dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 KUHP harus merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan tersebut kemudian memunculkan berbagai interpretasi di tengah aparat penegak hukum dan publik mengenai kewenangan auditor dalam menentukan kerugian negara pada kasus korupsi.

Melalui surat edaran tersebut, Kejagung berharap seluruh jajaran kejaksaan memahami putusan MK secara menyeluruh dan tidak menafsirkan secara parsial agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.**

Share :

Baca Juga

Sekda Kerinci Zainal Efendi

Advertorial

Sekda Zainal Pimpin Apel Kerja, Ajak ASN Sukseskan HUT ke-67 Kabupaten Kerinci
Harga Emas Antam Naik

Daerah

Harga Emas di Pegadaian Naik Terkerek Konflik Geopolitik
Perdagangan Indonesia Meningkat

Daerah

Perdagangan Indonesia dengan Negara D-8 Menguat Jelang KTT 2026, Ekspor Tembus 25,7 Miliar USD

Daerah

Brankas Berisi Dolar AS dan Dolar Singapura Ditemukan di Kafe de’Clan Signature
Cek Endra

Daerah

DPP Golkar Terbitkan SK Pengurus DPD I Golkar Jambi, Cek Endra Resmi Jadi Ketua
Foto Bank mandiri

Daerah

Seruan Boikot Bank Mandiri Bergema, Warganet Kompak Pamer Pindah Rekening
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat

Daerah

Bupati Tanjung Jabung Barat Gelar Pasar Murah Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Advertorial

Fokus Tangani Stunting, Wawako Antos Pimpin Rakor TPPS Penetapan Lokus dan Rencana Kerja 2024