PPPK gugat UU ASN, gugatan PPPK ke MK, PPPK ASN kelas dua, UU ASN 2023, PPPK dan PNS, pensiun PPPK, Mahkamah Konstitusi, sistem merit ASN, hak PPPK, berita PPPK terbaru

FKDSI menyoroti gaji dosen PTS yang hanya Rp450 ribu per bulan. Kondisi ini dinilai jauh dari layak dan mengancam masa depan pendidikan tinggi Indonesia.

Kejagung menerbitkan surat edaran untuk menegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK menyusul tafsir Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi mengajukan uji materiil KUHAP ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mengawal sistem hukum Indonesia.

Advokat Moratua Silaban menggugat Pasal 34 UU Perkawinan ke MK karena dinilai membagi tanggung jawab suami dan istri secara tidak seimbang.

Hakim Mahkamah Konstitusi mencecar operator seluler terkait polemik kuota internet hangus dalam sidang uji UU Cipta Kerja. Isu keadilan konsumen jadi sorotan.

Wacana pemakzulan terhadap Prabowo Subianto menuai kritik tajam dari kalangan hukum. Analisis ini menegaskan bahwa mekanisme impeachment di Indonesia diatur ketat dalam UUD 1945 dan tidak dapat didorong oleh kepentingan politik semata

Mahkamah Konstitusi hapus pensiun seumur hidup pejabat negara. DPR dan pemerintah diberi waktu 2 tahun susun UU baru, atau hak pensiun otomatis gugur.

PPPK menggugat sejumlah pasal dalam UU ASN ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menciptakan ketimpangan dengan PNS, terutama terkait masa kerja dan akses jabatan.

Gugatan penyetaraan PPPK dengan PNS di Mahkamah Konstitusi berpotensi ditolak. Wakil Ketua MK Saldi Isra menilai pelamar sudah mengetahui perbedaan status sejak awal.

Perkara ini menjadi perhatian luas karena menyangkut masa depan jutaan aparatur negara di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi momentum penting dalam penataan sistem kepegawaian nasional yang lebih adil dan berkeadilan hukum.

Pada akhirnya, terlepas dari motif di balik kebijakan tersebut, konsumen tetap menjadi pihak yang paling di untungkan. Namun masyarakat di imbau untuk tetap mengawasi perkembangan regulasi dan implementasi di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto juga secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

“Sehingga apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan pertimbangan Dewan Pers,” sambungnya.

 “Frasa itu menimbulkan kerancuan dan berpotensi membuka peluang bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri tanpa batasan yang jelas,” ujar Suhartoyo dalam pembacaan putusan.