Kejagung menerbitkan surat edaran untuk menegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK menyusul tafsir Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Komisi III DPR RI mengawal tuntas kasus Nabila O’Brien sebagai bukti negara hadir memastikan penegakan hukum yang adil dengan pendekatan restorative justice sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak keluarga korban dan mereka menyetujui di lakukannya otopsi. Selain itu, penyidik juga telah berkomunikasi dengan dokter forensik dari RSUP M. Jamil Padang, Sumatera Barat, untuk pelaksanaan prosedur tersebut dalam waktu dekat,” ujar AKP Very Prasetiawan.

“Saat ini kedua pelaku telah kami amankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Kerinci,” tambah Wakapolres.

“Setelah kami mendengar langsung penjelasan dari seluruh pihak terkait, kami menilai penanganan perkara ini telah selesai dan berjalan sesuai mekanisme hukum. Kami menghargai dan mengapresiasi kinerja Polda Jambi dan Kejati Jambi,” ujar Hinca.

“Ini adalah tonggak sejarah besar. Indonesia akhirnya memiliki hukum pidana dan hukum acara pidana yang lahir dari rahim bangsa sendiri, disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Yusril dalam keterangannya.