MK membatalkan Pasal 240 dan 241 KUHP tentang penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Putusan ini memperkuat kebebasan berpendapat serta ruang kritik masyarakat.

Kejagung menerbitkan surat edaran untuk menegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK menyusul tafsir Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

“Sehingga apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan pertimbangan Dewan Pers,” sambungnya.

“Saya pulang ke rumah, saya dikasih WA ada perpol baru, saya forward ke Pak Ahmad Dofiri, dia juga kaget. Jadi kita enggak tahu,” ujar Jimly kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

 “Frasa itu menimbulkan kerancuan dan berpotensi membuka peluang bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri tanpa batasan yang jelas,” ujar Suhartoyo dalam pembacaan putusan.

 “Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengatur mengenai larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,” tegas Enny.