Pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan solusi terkait persoalan anggaran PPPK. Presiden akan mengumumkan kebijakan resmi untuk memberikan kepastian bagi PPPK di seluruh Indonesia.

Beredar informasi bahwa 3 Juni 2026 menjadi hari penentuan nasib PPPK Paruh Waktu di Indonesia. Simak fakta, klaim yang beredar, dan penjelasan lengkapnya.

ASN dan PPPK di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mengeluhkan antrean panjang pengambilan gaji di Bank Jambi yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir. Pegawai berharap ada perbaikan pelayanan agar proses pencairan gaji lebih cepat dan nyaman.

Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

Pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kepastian baru bagi PPPK. Kontrak kerja kini dapat diperpanjang hingga usia pensiun dengan syarat tertentu.

Pemerintah resmi mengumumkan gaji ke-13 PPPK cair mulai 2 Juni 2026. Dibayarkan penuh 100 persen termasuk tunjangan kinerja tanpa potongan.

PPPK gugat UU ASN, gugatan PPPK ke MK, PPPK ASN kelas dua, UU ASN 2023, PPPK dan PNS, pensiun PPPK, Mahkamah Konstitusi, sistem merit ASN, hak PPPK, berita PPPK terbaru

Gaji PPPK 2026 resmi berlaku melalui aturan terbaru pemerintah. Berikut rincian gaji berdasarkan golongan serta dampaknya bagi kesejahteraan dan profesionalisme ASN.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Nasib PPPK baru di tahun 2026 kurang beruntung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan sebelum Hari Raya dipastikan tidak menerima THR 2026.

Peserta Tahap 1 sudah mengikuti tahapan seleksi lebih awal. Wajar jika mereka menjadi prioritas dalam pengangkatan ke status penuh waktu,” ujar perwakilan Aliansi R2–R3 Indonesia.

Revisi UU ASN menjadi dasar utama perubahan kebijakan ini. Pemerintah membuka peluang pengangkatan PPPK menjadi PNS, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan di nilai memenuhi standar kompetensi.