Home / Daerah / Internasional / Nasional / News

Jumat, 23 Januari 2026 - 10:56 WIB

Prabowo: Pengusaha Rakus Tidak Perlu Mengaku Kedaulatan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA,http://Eksisjambi.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti pengusaha sumber daya alam tambang ilegal.

Ia menantang bagi pengusaha tambang ilegal, menurutnya rakus. Karena telah terbiasa menyuap pejabat serta mengabaikan kedaulatan negara di bawah Pemerintahannya.

Saat ini ada sebanyak 1.000 tambang dimaksud yang telah ditutup. Dalam prediksinya ada banyak ada juga yang lainnya masih aktif. Hal ini di katakannya saat memberi pidato di World Economic Forum di Swis. 22/1/2026

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan”ujarnya

Baca Juga :  Kasat Resnarkoba Polres Merangin Rezi Darwis: Tak Ada Tindakan Bullying dan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar”tambahnya

Prabowo juga mengeklaim tindakan tindakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Karena mereka baginya paling berani sepanjang sejarah Indonesia.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya”ungkapnya

Di era Pemerintahannya, ada sebanyak 28 izin perusahaan di blacklist. Alasannya menguasai 1,01 juta hektar lahan, faktanya terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Jika di gabungkan dengan 4 juta hektar lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia”katanya

Baca Juga :  Kemandirian Energi, Proyek Kilang Minyak Terbesar Indonesia Capai 96,15%

Tak hanya di sektor kehutanan, Prabowo juga menyinggung pengungkapan penyelewengan besar besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah.

Praktik praktik tersebut sebagai pelanggaran terang terangan terhadap supremasi hukum. Sementara itu, Prabowo membeberkan, jumlah korporasi yang diduga melanggar hukum mencapai 666 perusahaan.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur”tutupnya.**

Share :

Baca Juga

Nissan meluncurkan Rogue terbaru dengan teknologi hybrid e-Power

Daerah

Nissan Siapkan Rogue Terbaru untuk Tantang CR-V dan RAV4

Advertorial

Kegiatan Panen Raya PSP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Sukses di Gelar

Advertorial

Pj.Bupati Asraf Safari Jum’at di Desa Pungut Mudik

Advertorial

Gubernur Alharis Akan Benahi SDM, Sistem dan Regulasi Jelang 2024
Kecelakaan Tunggal di Kerinci

Kerinci

Mobil Dinas Pariwisata Kota Sungai Penuh Tabrak Pembatas Gorong-Gorong di Sebukar Kerinci 

Advertorial

PJ.Bupati Merangin Sampaikan Laporan Evaluasi Kinerja

Advertorial

Menteri Pertanian RI,Tinjau Gertam Dan Pimpin Rakor

Advertorial

Gubernur Al Haris Halal Bihalal Bersama Pemerintah dan Masyarakat Kota Sungai Penuh