Aliansi Merah Putih menyampaikan empat tuntutan utama dalam pertemuan bersama DPR RI dan KemenPANRB, mulai dari penerbitan RPP UU ASN, peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, hingga usulan gaji ditanggung APBN.

Beredar informasi bahwa 3 Juni 2026 menjadi hari penentuan nasib PPPK Paruh Waktu di Indonesia. Simak fakta, klaim yang beredar, dan penjelasan lengkapnya.

Audiensi PPPK Paruh Waktu dengan KemenPANRB dan BKN menghasilkan kepastian perpanjangan kontrak, regulasi baru, serta peluang peralihan menjadi PPPK penuh.

Jadwal pencairan gaji ke-13 PPPK 2026 diperkirakan Juni–Juli. Simak rincian komponen dan estimasi nominal PPPK Golongan IX.

Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dirancang fleksibel mengikuti standar upah minimum daerah dan kapasitas anggaran pemerintah daerah. Dengan kisaran Rp2,1 juta hingga Rp5,7 juta per bulan serta tambahan tunjangan bagi yang memenuhi syarat, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian penghasilan sekaligus perlindungan sosial bagi tenaga PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan peluang kelulusan, pelamar disarankan mempelajari kisi-kisi soal terbaru, rutin mengikuti try out CAT, serta menjaga kondisi fisik dan mental. Selain itu, kemampuan mengatur waktu saat ujian menjadi faktor penting dalam meraih skor maksimal.

Pemberian THR ini berlaku untuk seluruh PPPK, termasuk mereka yang bekerja dengan skema paruh waktu. Regulasi pemerintah menegaskan bahwa PPPK paruh waktu tetap memiliki hak atas tunjangan yang melekat pada status kepegawaiannya.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan honorer yang terdampak, karena secara mendadak kehilangan sumber penghasilan di awal tahun. Di sisi lain, situasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Natuna dalam mengelola transisi kebijakan kepegawaian agar tidak menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan

“Ini soal keadilan dan kepastian karier. Mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai PPPK berhak mendapatkan status yang sepadan dengan kontribusi mereka,” ujarnya

Talenta ASN 2026. Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui dapat berdampak pada pemetaan talenta, pengembangan karier, hingga peluang peningkatan jenjang jabatan ke depan