Pertamina resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 18 April 2026. Kenaikan dipengaruhi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Pemerintah resmi menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter

Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, namun membatasi pembelian harian solar dan Pertalite mulai 1 April 2026 melalui aturan BPH Migas.

Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi mulai 1 April 2026, termasuk WFH bagi ASN setiap Jumat, pembatasan perjalanan dinas, serta pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina.

“Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat, sekaligus tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha,” ujar Bahlil kepada wartawan.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, serta Keppres RI Nomor 6/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Pemerintah.

 “Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa gak ada yang datang ke gue ya? Itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan. Kalau Presiden arahnya jelas, direction-nya jelas, hajar. Jadi kalau dia macam-macam sama saya, saya hajar nanti. Tapi kan sekarang lagi dikejar – kejar ya salah satu mafianya,” tegas Purbaya.