Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik enam Pejabat Eselon I Kejaksaan RI pada 24 Juli 2026. Pelantikan ini bertujuan memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

Tim Halilintar bersama Kejaksaan Negeri Tanah Laut melakukan penertiban wilayah tambang guna mendukung penataan kawasan hutan, menjaga lingkungan, dan memberikan kepastian hukum.

Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka PERSAJA Literacy Space di Jakarta. Kegiatan ini dorong penguatan literasi dan profesionalisme kejaksaan.

Pelantikan Wakajati Riau Adhi Prabowo oleh Kajati Riau Dr. Sutikno menjadi momentum penguatan kinerja dan kesinambungan kepemimpinan di Kejati Riau.

Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka Munas PERSAJA 2026 di Jakarta, menegaskan peran Kejaksaan sebagai game changer dalam penegakan hukum nasiona

“Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam proses hukum, DPR akan menjalankan kewenangannya,” tegas Soedeson.

Dalam kesempatan tersebut, di tekankan bahwa percepatan penyelesaian permasalahan lahan merupakan bagian penting dari upaya pengamanan proyek strategis nasional. Pembangunan JTTS di harapkan mampu mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera, khususnya Provinsi Riau.

Lelang akan di laksanakan secara online (open bidding) dan dapat diakses melalui laman resmi lelang.go.id, dengan batas akhir penawaran pukul 10.00 WIB sesuai waktu server. Peserta lelang di wajibkan memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk penyetoran uang jaminan sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang ikut memastikan jalannya pembangunan nasional tetap berada dalam koridor hukum yang benar,” ujar Menteri Rini.

“Penanganan perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam harus dilakukan secara cermat, cepat, dan terukur. Negara tidak boleh dirugikan akibat praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya,” ujar Burhanuddin di hadapan jajaran peserta Bimtek.

“Kejaksaan RI siap memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik,” demikian penegasan yang disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan uji publik. Komitmen ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam memperluas ruang transparansi lembaga negara.

Penandatanganan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala Kejaksaan Negeri dengan Bupati dan Wali Kota se-wilayah Jawa Barat.

“Ini adalah kebanggaan bagi kami, Semoga beliau selalu di beri kesehatan, kekuatan, dan amanah dalam menjalankan tugas baru sebagai Kajari Jakarta Pusat,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Kumun Debai.