Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian RI, serta Ditjen Imigrasi.

Petugas menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk perusakan kawasan hutan. Operasi Seblat akan terus dilanjutkan untuk memastikan kawasan hutan terlindungi dari praktik perambahan, tambang ilegal, hingga alih fungsi tanpa izin.

 “Pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik perambahan di kawasan konservasi dan hutan negara. Kami akan menindak tegas siapa pun yang merusak habitat satwa dilindungi, terutama Gajah Sumatera yang kini populasinya sangat terancam,” tegasnya.

 “Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengatur mengenai larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,” tegas Enny.

Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap aksi iklim global melalui penyelenggaraan diskusi ilmiah bertajuk “Sains dari Merdeka Selatan: Nilai Ekonomi Karbon Biru dan Kepemimpinan Indonesia.”

‘’Populasi Harimau Sumatera se-Sumatera diperkirakan antara 400 sapai 600 ekor. Merangin salah satu kabupaten terpenting, karena ada TNKS bagi ruang kehidupan Harimau Sumatera,’’ujar Agung Nugroho.