Apakah pendidikan Indonesia benar-benar menghapus feodalisme? Artikel ini mengulas warisan kolonial, pengaruh Orde Baru, hingga budaya kepatuhan yang masih membentuk sistem pendidikan nasional saat ini.

Universitas Indonesia memperluas akses pendidikan berkualitas melalui beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan keringanan UKT. Mahasiswa UI juga terus mencetak prestasi nasional dan internasional.

FKDSI menyoroti gaji dosen PTS yang hanya Rp450 ribu per bulan. Kondisi ini dinilai jauh dari layak dan mengancam masa depan pendidikan tinggi Indonesia.

Muhammadiyah terus melahirkan kampus unggul melalui PTMA yang berkembang menjadi universitas modern, berkualitas, dan mampu bersaing di tingkat global.

Orasi ilmiah Mahfud MD di Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam rangka Dies Natalis ke-63 menghadirkan perspektif tajam tentang dinamika hukum Indonesia.

Kemendiktisaintek membatasi masa penerimaan mahasiswa baru di PTN hingga akhir Juli 2026 untuk memberi ruang bagi PTS menjaring mahasiswa dan meningkatkan daya saing.

Komisi X DPR RI menyoroti skema UKT yang dinilai tidak adil bagi anak ASN. Penggolongan biaya kuliah dianggap belum mencerminkan kondisi ekonomi riil keluarga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kampus harus menjadi pusat solusi nyata melalui riset dan inovasi. Kolaborasi dengan industri dan pemerintah menjadi kunci.

Saat ini Kemdiktisaintek sudah memiliki 33 RS PTN dan itu luar biasa. Harus ada satgas khusus di bawahnya, atau sejenis konsorsium untuk membantu mengelola fasilitas pelayanan tersebut. Terlebih, perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang turut membantu berbagai riset di Kementerian Kesehatan,” ujar Prof. Ova.

Kami tidak mengejar jumlah semata. Yang kami jaga adalah mutu pendidikan, kualitas lulusan, dan reputasi akademik,” tegasnya.

“Yang menarik, alumni politeknik ini rata-rata sangat diminati dan hampir semuanya sudah bekerja. Ini menunjukkan bahwa kualitas lulusannya memang baik dan sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Saleh

“Kalau definisinya tidak jelas, kebijakan yang di hasilkan bisa tidak tepat sasaran. Pendidikan tinggi harus benar-benar menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi, bukan sekadar angka statistik,” tegasnya.

“Mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan publik, tantangan desentralisasi, serta strategi inovatif yang di lakukan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh Menko Pangan, Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Keuangan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta Sekretaris Kabinet.

“Kelulusan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan pengabdian. Dunia kerja membutuhkan pribadi yang adaptif, berintegritas, dan mampu berkolaborasi lintas sektor,” tegasnya.