Jambi, http://Eksisjambi.com – Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi pada 2025 menjadi kabar baik bagi pembangunan daerah. Meski begitu, pemerintah di minta tetap fokus memperkuat ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, hilirisasi industri, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2025 mencapai 261,25 ribu orang atau sekitar 6,89 persen dari total penduduk.
Angka tersebut turun di bandingkan Maret 2025 yang berada di angka 270,94 ribu orang atau 7,19 persen.
Jika di bandingkan September 2024, penurunan angka kemiskinan di Jambi juga terlihat konsisten. Kondisi ini menunjukkan adanya tren positif dalam pembangunan ekonomi daerah.
Dr. Fahmi Rasid menilai penurunan angka kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan statistik semata. Menurutnya, kondisi itu juga menunjukkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan membaiknya akses ekonomi.
“Keberhasilan menekan angka kemiskinan mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat dan akses ekonomi yang semakin baik,” tulis Fahmi.
Penurunan angka kemiskinan di Jambi dipengaruhi beberapa faktor penting. Salah satunya adalah membaiknya sektor perkebunan dan pertanian rakyat.
Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor primer seperti sawit, karet, kelapa, dan pertanian pangan, stabilitas harga komoditas sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Saat harga komoditas meningkat, pendapatan petani ikut naik. Dampaknya, daya beli masyarakat desa juga membaik.
Selain itu, pembangunan infrastruktur di Jambi juga di nilai memberi dampak besar terhadap penurunan kemiskinan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif membangun jalan, jembatan, dan konektivitas antarwilayah.
Pembangunan infrastruktur membuat distribusi barang menjadi lebih lancar dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Program bantuan sosial juga menjadi faktor pendukung penurunan angka kemiskinan di Jambi.
Bantuan pangan, subsidi energi, bantuan pendidikan, hingga dukungan terhadap UMKM membantu masyarakat bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Meski angka kemiskinan menurun, tantangan pembangunan di Jambi masih cukup besar.
Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Di sejumlah daerah pedalaman Jambi, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur jalan, dan lapangan pekerjaan.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi di Jambi harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan dapat di rasakan seluruh masyarakat.
Selain ketimpangan, ekonomi Jambi juga masih bergantung pada sektor komoditas mentah.
Ketergantungan tersebut membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga global.
Jika harga komoditas turun, daya beli masyarakat ikut melemah dan risiko kemiskinan dapat meningkat kembali.
Dr. Fahmi Rasid menilai hilirisasi industri menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi Jambi.
Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti sawit, kelapa, pinang, kopi, dan sektor pariwisata.
Dengan hilirisasi, nilai tambah ekonomi dapat di nikmati langsung oleh masyarakat daerah.
Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi fokus pembangunan Jambi.
Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan penguatan ekonomi kreatif dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Provinsi Jambi di nilai memiliki modal besar untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Potensi sumber daya alam, posisi geografis strategis, dan bonus demografi menjadi kekuatan utama pembangunan daerah.
Namun, seluruh potensi tersebut harus di dukung tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaborasi lintas sektor.
“Pembangunan Jambi harus di arahkan pada penguatan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, hilirisasi industri, pengembangan pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Fahmi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya di ukur dari besarnya investasi atau pembangunan fisik semata.
Keberhasilan pembangunan juga harus di lihat dari semakin sedikitnya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan semakin banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraan.**
