Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor: 012/Pansel.JPT Pratama/Kerinci/2026, yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 05641/R-AK.02.03/SD/F/2026 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Kerinci.

Sebaliknya, kewajiban UKOM berlaku bagi pejabat fungsional pada jenjang yang lebih tinggi. Jenjang Ahli Madya dengan pangkat Pembina (IVa) dan Pembina Tingkat I (IVb), serta jenjang Ahli Utama pada pangkat Madya (IVd), wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Proses seleksi ini bertujuan untuk mengisi jabatan strategis dengan aparatur yang profesional, berkompeten, dan berintegritas, sejalan dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

“Kalau sudah tercatat di BKN, KemenPAN, tinggal lagi nanti proses untuk naik menjadi P3K penuh waktu, itu nanti pemprov yang menilainya,” tambahnya.

Talenta ASN 2026. Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui dapat berdampak pada pemetaan talenta, pengembangan karier, hingga peluang peningkatan jenjang jabatan ke depan

“Tenaga honorer yang tidak ikut tes, paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025,” ujar Zudan.

Dengan semakin dekatnya penetapan TMT, para peserta PPPK Paruh Waktu 2025 kini hanya tinggal selangkah lagi menuju status ASN resmi dengan skema paruh waktu.

Betul seperti yang disampaikan Pak Gubernur, PPK itu tidak hafal kompetensi seluruh pasukannya. Dengan sistem terbaru ini, kita bisa mengurangi potensi KKN dalam penempatan jabatan, Kami berharap Jambi terus bergerak dan mempercepat, karena waktu kita tidak banyak. Jadi, tugas Provinsi Jambi menjadi double, yakni untuk provinsi itu sendiri dan juga untuk kabupaten/kota,” pungkasnya

“Persoalan pelayanan publik ini merupakan tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kita juga harus terus meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” tegas Gubernur Al Haris.”

“Kami ingin semua dipandang sebagai ASN, bukan lagi PNS atau PPPK. Ini bentuk keadilan dalam birokrasi,” ujar Zudan melalui akun resmi BKN.

Eksisjambi.com- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengimbau instansi pusat maupun pemda yang belum mengajukan…

Kerinci – Polemik baru muncul terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Pemerintahan…

Eksisjambi.comSUNGAIPENUH – Ratusan peserta seleksi PPPK yang tidak lulus PPPK dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten…