DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat regulasi kehutanan dan mendorong sanksi tegas terhadap pelaku perusakan hutan akibat aktivitas tambang demi menjaga kelestarian lingkungan.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dengan membahas LHP LKPP 2025, pengesahan anggota Komisi Informasi Pusat, 15 RUU kabupaten/kota di Kalimantan, hingga pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI.

DPR RI memperkuat sinergi dengan BI, Kemenkeu, DEN, dan Kementerian ESDM untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu hasilnya, harga gas industri turun menjadi USD 13 per MMBTU demi melindungi lapangan kerja.

Ketua DPR RI mendorong penguatan perlindungan WNI usai gempa di Venezuela, Jepang, dan California. DPR menekankan pentingnya mitigasi bencana, komunikasi darurat, dan kesiapsiagaan bagi WNI di luar negeri.

DPR RI melalui Komisi X mengusulkan gaji minimum guru sebesar Rp5 juta per bulan serta menyiapkan alokasi anggaran 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya meningkatkan kesejahteraan guru honorer non-ASN dan memperkuat dukungan bagi pesantren saat kunjungan kerja spesifik di Banda Aceh

APBN 2027 disiapkan sebagai peredam kejut ekonomi dan energi nasional. DPR RI bersama pemerintah memperkuat program prioritas, reformasi subsidi tepat sasaran, serta dukungan bagi UMKM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK Tahun 2027 sebesar Rp10,25 triliun. Anggaran tersebut diharapkan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pelindungan konsumen, dan stabilitas ekonomi nasional.

DPR RI mendukung usulan Badan Gizi Nasional agar motor listrik aset negara diprioritaskan untuk guru honorer di daerah guna meningkatkan mobilitas, kesejahteraan, dan pemanfaatan aset publik secara optimal.

BKSAP DPR RI mendorong penguatan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan melalui diplomasi parlemen. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Bali di tingkat global sekaligus menjaga nilai budaya lokal.

Wacana PPPK diangkat menjadi PNS tanpa tes kembali mencuat. DPR menilai pengabdian panjang dapat menjadi bentuk seleksi, namun usulan tersebut masih menuai pro dan kontra.

DPR RI bersama Pemerintah dan PSSI menyetujui naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery untuk memperkuat Timnas Indonesia. DPR menegaskan naturalisasi harus selektif dan tetap mengutamakan pembinaan atlet nasional.

Komisi XI DPR RI mulai membahas arah kebijakan ekonomi dan RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah membahas RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2027 dengan fokus pada anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berpihak kepada kebutuhan rakyat.