Duka menyelimuti misi perdamaian dunia setelah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan gugur saat menjalankan tugas di Lebanon

Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

DPR RI melalui Komisi XI menekan pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis menjaga stabilitas rupiah, harga minyak, serta mengamankan APBN di tengah gejolak ekonomi global.

Komisi III DPR RI mengawal tuntas kasus Nabila O’Brien sebagai bukti negara hadir memastikan penegakan hukum yang adil dengan pendekatan restorative justice sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

Komisi III DPR RI memantau kesiapan implementasi KUHAP baru sesuai UU Nomor 20 Tahun 2025 saat kunjungan kerja reses ke Kalimantan Selatan, memastikan transisi berjalan tertib tanpa ketidakpastian hukum.

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 tidak mengalami pengurangan program. Sebaliknya, kebijakan yang diambil justru memperkuat, menambah, serta memfokuskan program agar lebih detail dan tepat sasaran, baik untuk siswa, guru, maupun satuan pendidikan.

DPR RI berharap pemerintah segera menyusun regulasi yang jelas, terukur, dan berkeadilan sehingga tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian status. Kebijakan yang komprehensif dinilai krusial untuk menjaga semangat kerja aparatur serta meningkatkan mutu pelayanan publik secara nasional.

Setelah meminta persetujuan anggota Komisi III yang hadir dan mendapat jawaban “setuju”, Sahroni resmi kembali menduduki kursi pimpinan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.

Pada saat saya mengunjungi korban longsor, saya berjanji mencarikan tanah dan membangunkan rumah. Alhamdulillah sekarang sudah selesai dan hari ini saya serahkan kepada warga,” ujar Cucun dalam sambutannya.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan kekerasan dan intimidasi. Siapa pun yang terbukti melakukan penganiayaan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Audiensi tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak guru swasta, khususnya dalam upaya mendapatkan kesempatan yang adil dalam rekrutmen PPPK, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan fasilitas pendidikan.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

Hal terpenting untuk memajukan Cilacap adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai di perlukan agar potensi pariwisata Cilacap dapat berkembang serta mempermudah pergerakan orang dan barang,” ujar Ahmad Heryawan saat di wawancarai Parlementaria usai memimpin Festival Aspirasi BAM DPR RI di Cilacap, Jawa Tengah, kemarin.

Meski DPR menyatakan akan mengawal, masyarakat mempertanyakan lambannya proses pengangkatan. Jika memang menjadi prioritas nasional, mengapa pengangkatan guru honorer masih sangat terbatas? Jika pengawasan dilakukan secara serius, mengapa masih banyak guru yang terjebak dalam ketidakpastian?

“Kalau definisinya tidak jelas, kebijakan yang di hasilkan bisa tidak tepat sasaran. Pendidikan tinggi harus benar-benar menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi, bukan sekadar angka statistik,” tegasnya.