Dampak lingkungan yang tidak terkendali, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, dinilai dapat berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui fungsi pengawasan DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas industri dan energi berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kita harus realistis. Selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, pemerintah perlu membuka ruang investasi dan, bila diperlukan, melakukan impor dengan tetap memperhatikan kepentingan peternak lokal,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto juga secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

“Ini tentu perlu kita apresiasi karena menunjukkan potensi besar pemuda di daerah. Tugas kita bersama adalah memastikan potensi tersebut terus difasilitasi dan dikembangkan melalui kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Himmatul Aliyah usai memimpin kegiatan.

“Bahwa tugas utamanya melindungi, melestarikan, menjaga, itu tetap harus dilaksanakan. Tinggal kemudian, tahapan berikutnya adalah kita menuntut inovasi dari terjaganya hutan itu bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat,” tegas Alex Indra Lukman.

“Bahwa tugas utamanya melindungi, melestarikan, menjaga, itu tetap harus dilaksanakan. Tinggal kemudian, tahapan berikutnya adalah kita menuntut inovasi dari terjaganya hutan itu bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat,” tegas Alex Indra Lukman.

Tak kalah penting, DPR mendorong penguatan sistem pengawasan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi gejolak pasar sejak awal. Sistem tersebut di harapkan mampu meminimalkan risiko kepanikan dan memberikan ruang bagi otoritas untuk mengambil langkah antisipatif sebelum tekanan pasar semakin membesar.

Dalam perannya sebagai Korekkeu, Sari Yuliati akan mengawal berbagai agenda penting DPR RI yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi, pengelolaan keuangan negara, serta penguatan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Namun, bagi WNI yang terbukti secara sadar melakukan tindak pidana penipuan lintas negara, tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Prinsipnya jelas yaitu perlindungan tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan kriminal”tambahnya.*”

“Undang-undang mengatur secara jelas. WNI yang masuk dinas militer asing dapat kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis, kecuali ada izin resmi dari Presiden Republik Indonesia,” ujar Supratman.

“Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, di mana IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp 432 miliar”ungkapnya

“Penguatan ini di antaranya melalui pengembangan organisasi dan personel, serta modernisasi dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna mengoptimalkan peran Puspenerbad dalam mendukung operasi TNI,” ujar Sukamta.

“Tidak hanya operator. Pemodal dan pemilik alat berat juga harus diproses hukum,” tegasnya.

“Kalau jalan khusus ini segera rampung dan difungsikan, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya. Lalu lintas lebih lancar, konflik bisa ditekan, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tidak terganggu,” katanya.

DPR juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap operator wisata yang lalai, termasuk sanksi tegas bagi pihak yang memaksakan pelayaran di tengah peringatan cuaca buruk. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di kawasan wisata bahari dinilai mendesak, agar kejadian serupa tidak terus berulang.