Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi tertulis dari seluruh fraksi terkait sikap final mereka. Dinamika politik masih sangat mungkin berubah seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang diperkirakan akan menjadi isu panas di parlemen dalam waktu dekat.

“Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian. Dengan kondisi jalan yang baik, distribusi hasil pertanian dan aktivitas warga akan semakin lancar. Kami di DPR RI tentu akan terus mendorong dan mendukung pembangunan daerah,” kata Edi Purwanto.

“Penguatan sektor pangan harus dimulai dari hulu. Peternak rakyat perlu mendapat dukungan yang nyata agar mampu meningkatkan produksi protein hewani sekaligus memperbaiki taraf hidup mereka,” ujar salah satu anggota Komisi VI D

Nasir menjelaskan bahwa banjir telah menelan korban jiwa, memicu penyakit, memadamkan listrik, serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa situasi ini telah memenuhi indikator penetapan bencana nasional sebagaimana diatur dalam UU 24/2007, PP 21/2008, dan Perpres 17/2018, mulai dari banyaknya korban, kerugian signifikan, cakupan wilayah luas, hingga menurunnya kemampuan daerah menangani bencana.

Ia mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa agar penanganan lebih terkoordinasi dan bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Nasir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dan berharap Presiden tidak ragu untuk menetapkan status bencana nasional.(*)

 “Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu menindak siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.

Bandara yang dikenal dengan nama Bandara IMIP itu tercatat secara resmi di bawah pengawasan DJPU dengan kode WAMP/MWS, berstatus “bandara khusus” dan digunakan untuk penerbangan domestik swasta.

Agenda pertama rapat adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara. Setelah mendengarkan laporan komisi dan pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan persetujuan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Komisi III menilai bahwa keterlibatan publik adalah kunci agar RUU KUHAP mampu menjawab tantangan hukum masa kini serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

“Ini soal keadilan dan kepastian karier. Mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai PPPK berhak mendapatkan status yang sepadan dengan kontribusi mereka,” ujarnya

 “Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperoleh masukan dan data faktual di lapangan. Kami ingin melihat secara langsung kondisi kualitas, ketersediaan, serta sistem distribusi beras yang dikelola oleh Perum BULOG di Kota Mataram,” ujar Siti Hediati Soeharto seusai peninjauan, didampingi Wakil Direktur Utama Perum BULOG, Mayjen TNI (Purn.) Marga Taufik.

 “Saya yakin semua akan terwujud jika kita bersatu Pemerintah Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tokoh masyarakat, hingga rakyat Riau di mana pun berada. Bismillah, kita perjuangkan bersama Riau Daerah Istimewa,” tutup Rusli Effendi penuh optimisme.

“Kami siap membahas peralihan PPPK jadi PNS dalam RUU ASN. Pengabdian mereka sudah cukup menjadi bukti dedikasi dan loyalitas terhadap negara,” ujar Dede Yusuf

 “Parlemen Remaja ini sangat relevan dengan zaman. Anak muda diajak memahami proses politik, demokrasi, serta tanggung jawab bermedia sosial dengan cara yang menyenangkan dan interaktif,” ujar Desy di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (6/11/2025).

 “Kalau memang dilihat dari berbagai pertimbangan, nanti tentu kita akan dengar dari para akademisi, kemudian dari pendidik juga, para PPPK juga, kemudian semua stakeholder yang terkait,” ujar Reni Astuti.

 “Kami mendengar dan memahami harapan teman-teman PPPK. Aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan revisi UU ASN Namun, DPR tidak bisa bekerja sendiri Pemerintah juga harus hadir dalam pembahasan agar usulan ini bisa di wujudkan,” ujar Dede Yusuf