SE Menteri PANRB No. 3/2026 mengatur pola kerja ASN dengan skema 4 hari WFO dan 1 hari WFH, dorong efisiensi anggaran dan jaga kualitas layanan publik.

Pemerintah melalui BPH Migas membatasi pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar mulai 1 April 2026. Kendaraan roda empat maksimal 50 liter per hari, roda enam 200 liter.

Pemerintah wacanakan WFA untuk ASN dan sekolah online mulai April 2026 sebagai langkah fleksibilitas kerja dan pengurangan mobilitas.

Nasib PPPK baru di tahun 2026 kurang beruntung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan sebelum Hari Raya dipastikan tidak menerima THR 2026.

Dengan kombinasi kebijakan THR, BHR, serta berbagai stimulus ekonomi tersebut, pemerintah berharap momentum Idulfitri 1447 H dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan pihak terkait guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan lancar dan aman.

JAKARTA,http://Eksisjambi.com  –  Pemerintah menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja/buruh di perusahaan…

“Pemerintah mengusahakan THR bisa cair di awal Ramadan sehingga memberi ruang bagi ASN dalam mengatur kebutuhan,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

“Yang jelas awal-awal puasa (THR) sudah kita salurkan,” ujar Purbaya kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Aspek disiplin menjadi bagian penting dalam manajemen ASN guna menjaga profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah.

Peserta Tahap 1 sudah mengikuti tahapan seleksi lebih awal. Wajar jika mereka menjadi prioritas dalam pengangkatan ke status penuh waktu,” ujar perwakilan Aliansi R2–R3 Indonesia.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

Kebijakan ini untuk meningkatkan keamanan layanan seluler sekaligus menekan penyalahgunaan identitas dan kejahatan digital yang kian marak

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa alih status PPPK ke PNS bukanlah sesuatu yang mustahil untuk di wujudkan. Segalanya sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah ke depan, khususnya keputusan politik yang akan di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada istilah libur untuk urusan kemanusiaan. Semua kementerian dan lembaga terkait tetap siaga dan menjalankan tugas masing-masing demi memastikan penanganan berjalan optimal,” tegasnya.